Bahlil Buka Pintu Lebar Investor Data Center, Janjikan Listrik Murah dan Pulau Tersedia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara terbuka mengundang para investor untuk membangun pusat data di Indonesia dengan jaminan pasokan listrik tanpa batas dan ketersediaan lahan yang melimpah. Ajakan ini ia sampaikan langsung di hadapan pelaku industri dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada Selasa (22/9).

Bahlil menegaskan bahwa keraguan investor terhadap kapasitas wilayah Indonesia tidak berdasar. Ia mengingatkan posisi geografis negara ini sebagai yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. "Data center kita sedang mendorong untuk di Indonesia agar dilakukan penambahan. Bapak Ibu semua tidak perlu ragu, para investor, kalau membangun data center di Indonesia. Wilayah kami ini yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pulau kami masih terlalu banyak," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Soal kelistrikan, Menteri ESDM memberikan garansi penuh. Ia memastikan PT PLN akan menyiapkan berapapun kapasitas daya yang diminta oleh para penanam modal. "Menyangkut listriknya saya pikir enggak ada masalah. Begitu mereka menyampaikan keinginannya, terus ditambah berapa kapasitas kebutuhan listrik yang dibutuhkan, pasti PLN akan menyiapkan," kata Bahlil. Pasokan energi tersebut bahkan bisa ditarik dari beragam sumber seperti matahari, air, panas bumi, hingga angin.

Jaminan sumber energi campuran itu menjadi dasar keyakinan Bahlil soal harga. Ia berani mengadu tarif listrik Indonesia dengan negara-negara pesaing di kawasan. "Saya yakinkan kepada teman-teman bahwa harga kita akan jauh lebih kompetitif ketimbang produksi listrik dari negara-negara yang lain. Kita akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi Bapak-Ibu semua," tegasnya.

Dorongan pemerintah ini sejalan dengan lonjakan kapasitas data center nasional yang tengah berlangsung. Kapasitas terpasang saat ini baru mencapai 637,24 megawatt, namun ditargetkan melonjak ke angka 1,65 gigawatt pada akhir tahun. "Jadi total commissioned sudah 637,24 Megawatt, dan planned pipeline yang akan terjadi di akhir tahun itu 1,65 GW dan ini sudah didiskusikan di internal, memang seperti itu. Jadi pertumbuhannya luar biasa," ungkap Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Asosiasi Penyedia Data Center Indonesia (IDPRO), dalam acara Media Masterclass bersama Schneider Electric di Jakarta, Rabu (20/5).

Hendra merinci tiga faktor utama yang memicu ledakan permintaan tersebut. Pertama, penetrasi internet yang telah menjangkau lebih dari 80 persen atau sekitar 230 juta dari total 286 juta penduduk Indonesia. Kedua, transformasi digital yang dilakukan oleh 73 juta UMKM, termasuk integrasi sistem POS dengan payment gateway yang terhubung langsung ke server pusat data. Ketiga, amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 pasal 17 ayat 2 yang mewajibkan perusahaan layanan publik memiliki pusat data serta disaster recovery center di dalam negeri.

Analisis Redaksi

Langkah Bahlil Lahadalia membuka karpet merah bagi investor pusat data merupakan manuver logis untuk menangkap momentum tingginya volume data domestik. Dengan 230 juta pengguna internet dan 73 juta UMKM yang bergerak ke ranah digital, Indonesia bukan lagi sekadar pasar konsumen, melainkan lumbung data raksasa yang membutuhkan infrastruktur pemrosesan lokal. Jaminan pasokan listrik dari bauran energi terbarukan sekaligus menjawab tuntutan global akan operasional pusat data yang lebih hijau.

Namun, janji kemudahan dan harga kompetitif harus diuji di lapangan. Target lompatan kapasitas dari 637,24 megawatt menjadi 1,65 gigawatt dalam satu tahun bukanlah pekerjaan ringan. Kesiapan jaringan transmisi PLN, kepastian perizinan tata ruang di pulau-pulau yang ditawarkan, serta stabilitas regulasi menjadi variabel penentu apakah ajakan ini benar-benar berujung pada realisasi investasi atau sekadar retorika panggung.

Kewajiban lokalisasi data melalui PP 82 Tahun 2012 memberi pijakan pasar yang pasti bagi investor. Kombinasi antara mandat regulasi dan insentif kelistrikan ini berpotensi mengubah peta persaingan pusat data di Asia Tenggara. Pemerintah kini dituntut membuktikan bahwa klaim ketersediaan pulau dan harga listrik murah dapat diterjemahkan ke dalam skema bisnis yang konkret dan transparan bagi para calon penanam modal.