Suahasil Nazara Lantik 14 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Sempurnakan Perombakan Era Purbaya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik 14 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (21/9), sebuah langkah strategis untuk menyempurnakan perombakan birokrasi yang sebelumnya dimulai oleh Menkeu pendahulunya, Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan ini mencakup pengisian posisi krusial di direktorat jenderal hingga penunjukan pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Suahasil menegaskan bahwa rotasi ini bukan awal baru, melainkan kelanjutan dari proses yang sudah berjalan. "Hari ini adalah pelantikan yang melanjutkan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu, dilakukan penyempurnaan pengisian pejabat di lingkungan keuangan," ujar Suahasil, Senin (21/9). Ia juga menjelaskan bahwa sebagian pejabat yang ditunjuk pada era Purbaya sejatinya telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dan mulai menjalankan tugasnya sebelum pelantikan hari ini berlangsung.

Perombakan struktur kali ini tidak berhenti di level pimpinan tinggi pratama saja. Untuk jajaran pejabat level Eselon III, Eselon IV, dan tingkatan struktural di bawahnya, proses pelantikan telah diselesaikan secara internal oleh masing-masing pimpinan unit Eselon I terkait. Mekanisme desentralisasi pelantikan ini mempercepat konsolidasi organisasi tanpa harus menunggu seremoni terpusat di tingkat kementerian.

Salah satu agenda penting dalam pelantikan ini adalah pengukuhan Pejabat Sekretariat KSSK. Penunjukan tersebut merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang kini diselaraskan dengan kehadiran Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Penyelarasan ini memastikan arsitektur pengawasan sektor keuangan memiliki komando yang jelas di bawah payung Kemenkeu.

Keempat belas pejabat yang dilantik tersebar di berbagai fungsi vital negara. Herman Saheruddin dipercaya sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris KSSK, didampingi Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya. Di ranah penyelesaian sengketa, Teddy Suhartadi Permadi dilantik sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak bersama Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

Penguatan aparat di daerah juga menjadi sorotan utama. Panca Putra Jaya memimpin Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, sementara Evy Mulyani mengepalai Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. Di sektor kepabeanan, Adhang Noegroho Adhi menjabat Kepala Kanwil DJBC Maluku dan Galih Elham Setiawan memegang kendali atas KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Posisi Tenaga Pengkaji diisi oleh Agus Amiwijaya untuk bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Estty Purwadiani Hidayatie untuk Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, serta Agung Krisdiyanto untuk Pelayanan Perpajakan. Jajaran perpajakan daerah diperkuat oleh Sekti Widihartanto di Kanwil DJP DIY, Ihsan Priyawibawa di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, serta Ani Natalia di Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Analisis Redaksi

Langkah Suahasil Nazara merampungkan perombakan pejabat ini menunjukkan transisi kepemimpinan yang dirancang agar tidak menimbulkan kekosongan kebijakan. Dengan mempertahankan sebagian pejabat yang sudah menerima SK di era Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah mengirim sinyal stabilitas kepada pasar dan birokrasi internal. Kontinuitas semacam ini sangat krusial mengingat Kementerian Keuangan sedang mengawal implementasi UU P2SK yang menuntut koordinasi lintas sektoral yang presisi.

Penempatan pejabat di pos-pos strategis seperti Tanjung Priok, Pengadilan Pajak, dan wilayah timur Indonesia menandakan fokus pemerintah pada optimalisasi penerimaan sekaligus penegakan hukum fiskal. Galih Elham Setiawan yang memimpin pintu masuk perdagangan terbesar di Tanjung Priok, misalnya, akan langsung berhadapan dengan tantangan pengawasan arus barang yang kompleks. Sementara itu, penempatan Ani Natalia dan Ihsan Priyawibawa di kawasan timur menegaskan upaya pemerataan kapasitas institusional pajak di luar Jawa.

Yang perlu diwaspadai ke depan adalah seberapa cepat pejabat-pejabat baru ini mampu menyinkronkan langkah dengan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk. Mandat UU P2SK tidak memberikan ruang bagi masa adaptasi yang terlalu panjang. Publik dan pelaku usaha akan segera menilai apakah wajah-wajah baru di eselon II ini mampu menerjemahkan arahan menteri menjadi eksekusi yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nasional.