KPK Ungkap Dana Operasional Fiktif Era Lukas Enembe Capai Triliunan, Diduga untuk Beli Jet Pribadi

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pencairan dana penunjang operasional fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua era Gubernur Lukas Enembe mencapai triliunan rupiah. Temuan ini mencuat setelah penyidik memeriksa lima saksi dari pihak Bank Mandiri pada Kamis dan Jumat (17-18/9) lalu. Angka fantastis itu menambah panjang daftar kerugian negara yang ditaksir menyentuh Rp1,2 triliun dalam kasus penyalahgunaan wewenang ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan hasil pemeriksaan tersebut kepada wartawan pada Senin (21/9). Ia menjelaskan penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan pencairan dana operasional Gubernur Papua tahun 2022 yang diduga fiktif. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pencairan dana operasional Gubernur Papua tahun 2022, yang diduga fiktif, dengan nilai mencapai triliunan rupiah," ujar Budi secara tegas.

Dua nama kini menjadi pusat pusaran perkara ini. Tersangka berinisial DE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua dijerat bersama-sama dengan Lukas Enembe (almarhum) selaku Gubernur Papua. Mereka didakwa terlibat dalam dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemprov Papua.

Arah aliran uang raksasa itu mulai terpetakan. Penyidik menduga kuat sebagian dana operasional tersebut digunakan untuk pembelian jet pribadi atau private jet. Jejak transaksi juga ditelusuri hingga ke ibu kota. Budi menyebutkan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama WT yang merupakan penyedia jasa money changer di Jakarta.

Kematian tersangka utama tidak serta-merta menghentikan langkah hukum lembaga antirasuah. Budi menegaskan KPK bakal mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas meski yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan menjadi instrumen krusial agar uang rakyat bisa ditarik kembali ke kas negara.

KPK secara terbuka menyayangkan peristiwa pembobolan anggaran ini. Menurut perhitungan mereka, anggaran Rp1,2 triliun bisa sangat berguna untuk masyarakat di Papua apabila dikelola dengan baik. "Kalau kita konversi jika nilai tersebut kita gunakan untuk upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat Papua, nilai Rp1,2 triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan," tutur Budi. Pernyataan ini menampar realitas bahwa ribuan warga Papua kehilangan hak dasar mereka demi gaya hidup mewah pejabat daerah.

Analisis Redaksi

Penggunaan jasa money changer di Jakarta oleh seorang gubernur di ujung timur Indonesia menunjukkan pola pencucian uang yang terstruktur rapi. Uang tunai dalam jumlah masif jelas tidak mungkin berpindah tangan tanpa meninggalkan jejak perbankan. Keterlibatan lima saksi dari Bank Mandiri mengindikasikan adanya celah sistemik dalam pengawasan transaksi keuangan pemerintah daerah yang selama ini luput dari radar audit internal maupun eksternal.

Langkah KPK mengejar perampasan aset pasca-kematian Lukas Enembe adalah ujian sesungguhnya bagi efektivitas penegakan hukum korupsi di Indonesia. Selama ini, kematian tersangka kerap dijadikan jalan buntu untuk menutup perkara. Jika KPK berhasil merampas aset tersebut, termasuk dugaan jet pribadi yang dibeli dari uang rakyat, preseden hukum ini akan menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lain yang berniat menjadikan APBD sebagai rekening pribadi.

Angka Rp1,2 triliun bukanlah sekadar statistik di atas kertas dakwaan. Di tanah Papua, nominal itu setara dengan puluhan rumah sakit tipe C, ratusan puskesmas baru, atau beasiswa penuh bagi ribuan anak-anak asli Papua. Hilangnya dana ini membuktikan bahwa kebobrokan tata kelola anggaran di tingkat provinsi berdampak langsung pada nyawa dan masa depan masyarakat yang seharusnya dilayani oleh jabatan gubernur tersebut.