Komisi XIII DPR Desak Perkapi Buktikan Manfaat Nyata bagi Ekosistem Hukum

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya secara tegas meminta Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) untuk membawa manfaat nyata bagi ekosistem hukum di tanah air. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap peran strategis organisasi profesi tersebut dalam menangani kepailitan dan kepengurusan yang kerap menjadi sorotan publik akibat kompleksitas kasus korporasi besar.

Willy menekankan bahwa keberadaan Perkapi tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif dalam proses hukum bisnis. Ia menuntut agar setiap langkah yang diambil oleh kurator dan pengurus di bawah naungan Perkapi harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan substansial bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kreditor dan debitur.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengawasi jalannya proses kepailitan, Komisi XIII menilai masih terdapat celah-celah praktik yang kurang optimal dalam eksekusi tugas-tugas kurator. Hal ini seringkali berujung pada sengketa berkepanjangan yang merugikan nilai aset serta menghambat pemulihan ekonomi nasional yang seharusnya bisa dipercepat melalui penyelesaian hukum yang efisien.

Dalam berbagai kesempatan diskusi tertutup maupun terbuka, anggota dewan dari fraksi NasDem ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Perkapi. Integritas individu yang menangani harta pailit menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan niaga Indonesia yang selama ini dianggap lambat dan berbelit-belit.

Tuntutan DPR ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui kepastian hukum. Jika Perkapi mampu menunjukkan kinerja yang bersih dan profesional, maka dampaknya akan terasa langsung pada kemudahan berusaha serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam sengketa keperdataan berskala masif.

Analisis Redaksi

Desakan Willy Aditya bukan sekadar retorika politik sesaat, melainkan sinyal keras bahwa ruang toleransi terhadap ketidakprofesionalan dalam penanganan kepailitan semakin sempit. Publik perlu mewaspadai potensi konflik kepentingan yang masih mungkin terjadi jika pengawasan internal di tubuh Perkapi tidak diperketat seiring dengan tekanan eksternal dari legislatif.

Langkah selanjutnya yang paling logis adalah evaluasi menyeluruh terhadap kode etik dan mekanisme sanksi bagi anggota Perkapi yang melanggar standar operasional prosedur. Tanpa reformasi struktural yang konkret, permintaan manfaat nyata hanya akan menjadi slogan kosong tanpa dampak signifikan terhadap perbaikan ekosistem hukum nasional.