Prabowo Sebut Ada 'Raja Kecil' di Birokrasi, Ancam Evaluasi Pejabat Untouchable

Presiden Prabowo Subianto mengakui keberadaan birokrat yang ia sebut "deep state" dan "raja kecil" di dalam struktur pemerintahan, menegaskan tidak ada satu pun pejabat yang kebal dari evaluasi di bawah kepemimpinannya. Pernyataan tegas itu disampaikannya dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang dirilis Bakom RI, Kamis (17/9), menjawab pertanyaan soal kendala koordinasi antarkementerian.

"Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh," ucap Prabowo, menggambarkan realitas di lapangan di mana pejabat eselon tinggi merasa aman di posisinya meski melanggar arah kebijakan. Ia melabeli fenomena itu sebagai birokrasi yang tidak mau diatur, yang telah puluhan tahun menguasai seluk-beluk institusi hingga membentuk kekuasaan tersendiri.

"Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil," lanjutnya, menegaskan istilah itu merujuk pada oknum yang sengaja mengunci informasi dan proses demi kepentingan pribadi atau kelompok. Presiden menilai sikap itulah yang membuat sinkronisasi antar kementerian dan lembaga (K/L) menjadi tidak optimal, menghambat roda pemerintahan.

Meski mengakui parahnya persoalan itu, Prabowo sengaja membatasi ruang lingkup kritik agar tidak menodai nama baik seluruh aparatur sipil negara. Ia menegaskan kritik ditujukan hanya pada oknum dan sistem yang menciptakan kekuasaan feudal di bawah naungan jabatan struktural. "Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Presiden memerintahkan seluruh aparat negara bekerja sesuai aturan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. "Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable," ucapnya, mengirim sinyal keras bahwa era kekebalan jabatan bagi pejabat yang membelot harus berakhir. Instruksi ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi menteri dan pimpinan lembaga untuk memberantas praktik feudalisme birokrasi.

Pengakuan seorang Kepala Negara soal ada "raja kecil" di birokrasi bukan hal baru, tapi jarang diucapkan secara terbuka di hadapan publik. Keberanian Prabowo menamakan fenomena deep state ini membuka ruang bagi reformasi birokrasi yang lebih berani, asalkan diimbangi mekanisme evaluasi yang transparan dan adil bagi seluruh ASN.

Analisis Redaksi

Pengakuan Prabowo soal deep state birokrasi menandai shift naratif: dari "reformasi birokrasi" yang seringkali jadi slogan kosong, menuju pengakuan akan akar masalah struktural—feudalisme jabatan. Frasa "raja kecil" dan "untouchable" bukan sekadar retorika, tapi diagnosis klinis pada sistem di mana tenure panjang dijadikan perisai kekebalan, bukan aset pengalaman. Ini membuka celah besar bagi upaya pemutihan aparatur yang selama ini tertahan oleh hukum tidak tertulis senioritas.

Tantangan selanjutnya bukan pada niat Presiden, tapi pada eksekusi di tingkat menteri dan pimpinan lembaga. Tanpa kerangka evaluasi kinerja yang ketat, terinsulasi dari tekanan politik, dan didukung proteksi whistleblower, instruksi "jangan ada birokrat untouchable" berisiko jadi pedang tumpul. Perlu diwaspadai: resistensi akan datang dari dalam—melalui sabotase administrasi, kebocoran informasi selektif, hingga mobilisasi isu HAM dan PHK tidak sah. Langkah logis selanjutnya adalah penerbitan Perpres atau Inpres teknis yang mengikat mekanisme rotasi, evaluasi komprehensif, dan sanksi tegas bagi pejabat yang sengaja menghambat kebijakan nasional.