Prabowo: Ekspor Curang Merugikan Negara US$908 Miliar, Sistem Harus Dibongkar Mulai Juni 2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah wajib memperbaiki sistem ekspor sumber daya alam jika ditemukan praktik kecurangan yang selama ini merugikan kas negara, dengan kerugian tercatat mencapai US$908 miliar atau setara Rp16.111,55 triliun selama 34 tahun terakhir.

"Berarti there's something wrong with our system. Jadi, waktu itu, kita harus lihat dong, kalau ada penyakit, masa kita diam? Kita harus cari sumbernya apa, kita perbaiki," ujar Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9). Ia menunjuk underinvoicing — pencatatan nilai ekspor di faktur lebih rendah dari transaksi sebenarnya — sebagai salah satu praktik utama yang jadi perhatian serius.

Kepala Negara menegaskan keputusan memberantas kecurangan sekaligus menerapkan kebijakan ekspor satu pintu bukan soal keberanian mengambil risiko, melainkan kewajiban konstitusional. "Ini bukan soal berani atau tidak berani. Ini kewajiban. Saya telah disumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD)," tegasnya. Hal itu kemudian dibahas bersama jajaran menteri dengan kesimpulan: praktik itu menghambat upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Data yang disoroti Prabowo menunjukkan paradox yang menyakitkan: pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir, namun tidak diikuti penurunan jumlah penduduk miskin dan kelompok rentan miskin, bahkan terjadi penyusutan kelas menengah. Itulah yang mendorong pencarian akar masalah hingga ke sistem ekspor yang dinilai masih memberikan ruang bagi kecurangan.

Mulai 1 Juni 2026, pemerintah akan menerapkan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas strategis: batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral kritis. Semua diekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai program prioritas sekaligus menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap PDB.

Prabowo mengakui langkah ini berisiko dan akan menghadapi tentangan dari kelompok tertentu. "Soal risiko, ya apa boleh buat. Kenapa saya mau jadi presiden kalau saya enggak berani menghadapi risiko? Ini kewajiban, dan saya ajak menteri-menteri, saya ajak semua," pungkasnya dengan nada yang tidak memihak pada kepentingan segelintir.

Analisis Redaksi

Angka US$908 miliar bukan sekadar statistik — itu gambaran betapa dalamnya luka struktur ekonomi yang dibiarkan berdecak-kagak selama tiga dekade. Jika asumsi kurs Rp17.740 berlaku, kerugian Rp16.111,55 triliun itu melebihi total anggaran belanja negara beberapa tahun terakhir. Masalahnya bukan hanya uang yang hilang, tapi fakta bahwa pertumbuhan 5 persen tidak menembus ke lapisan terendah. Itu artinya kue membesar, tapi pisau pemotongnya hanya di tangan sedikit orang.

Ekspor satu pintu via DSI adalah taruhan besar. Di satu sisi, centralisasi memungkinkan pengawasan harga dan volume yang transparan. Di sisi lain, PT Danantara baru dibentuk dan belum diuji kapasitas operasionalnya mengelola volume ekspor raksasa tiga komoditas sekaligus. Resistensi akan datang dari pemangku kepentingan yang selama ini untung dari kegelapan informasi. Kunci keberhasilan bukan di keberanian Presiden, tapi di ketegahan seluruh lini menteri dan birokrasi menolak "telepon penting" yang pasti akan berdering deras menjelang Juni 2026.

Langkah logis selanjutnya: transparansi data real-time harga dan volume ekspor per komoditas, audit independen terhadap DSI setiap kuartal, dan sanksi tegas bagi pejabat yang sengaja melambatkan atau membocorkan informasi komersial ke pihak luar. Tanpa itu, sistem baru hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru di atas aturan main yang sama.