Dua Dirjen Minta Mutasi Era Purbaya Dibatalkan: Terdapat Nama 'Ajaib' Lompati Asesmen

Dua direktur jenderal di Kementerian Keuangan meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara membatalkan perombakan massal ratusan pejabat yang digulirkan oleh pendahulunya, Purbaya Yudhi Sadewa, sepuluh September lalu. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama menilai mutasi itu mencoret nama-nama yang lolos tanpa jejak asesmen maupun talent management, menciptakan sinyal buruk bagi aparat yang bertahun-tahun meniti proses kenaikan jabatan standar.

Perombakan itu menyasar lapisan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Unit Non Eselon di dua pilar pendapatan negara: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bimo mengaku kecewa karena usulan rotasi yang disodorkan ke atas justru disisipkan nama-nama "ajaib" yang tak oncek proses ujian maupun pengelolaan bakat.

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," tegas Bimo saat ditemui wartawan. Ia memastikan pejabat yang terindikasi melompat prosedur akan dikembalikan ke posisi asal, sementara yang lain tetap di tempat baru.

Menteri Suahasil Nazara, Rabu (16/9/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan, tidak langsung menyetujui pembatalan penuh. Ia memilih membuka ruang diskusi bagi seluruh unit eselon satu untuk menyampaikan kejanggalan pengangkatan tersebut. "Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi," ujarnya, menegaskan pentingnya sinergi lintas unit demi koordinasi yang mulus.

Suahasil mengakui kompleksitas hukum karena pelaksanaan pelantikan berjalan secara hybrid; sebagian pejabat baru sudah hadir dan dilantik, sebagian belum. "Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid," tambahnya, menandakan keputusan final masih menunggu masukan komprehensif dari pimpinan unit kerja.

Analisis Redaksi

Protes ganda dari Bimo dan Djaka langka terjadi dalam sejarah birokrasi keuangan; dua penjaga pintu penerimaan negara bersatu menentang produk kebijakan menteri sebelumnya demi menjaga integritas sistem meritokrasi. Ini bukan sekadar soal ego pejabat, tapi pertarungan antara legalitas prosedur kepegawaian dengan keputusan politik yang instan. Jika Suahasil membiarkan mutasi "beracun" itu berlalu, ia risaukan moral pasukan inti DJP dan DJBC yang selama ini jadi tulang punggung target penerimaan pajak.

Langkah Suahasil mengumpulkan masukan eselon satu adalah manuver bijak untuk menghindari keputusan sembrono yang justru memicu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, waktu jadi musuh: semakin lama keputusannya tertunda, semakin besar ketidakpastian organisasi. Pilihan paling logis adalah pembatalan parsial bagi nama-nama "ajaib" itu sambil mempertahankan rotasi yang bersih, sekaligus menetapkan aturan main baru yang ketat agar tak ada lagi celah bagi siapapun yang ingin melompat tangga tanpa jejak.