Dua Dirjen Minta Menkeu Batalkan Perombakan Era Purbaya: Terdapat Nama 'Ajaib' Lolos Assessment

Dua direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara membatalkan perombakan massal pejabat kebijakan mantan menantu Purbaya Yudhi Sadewa, usai menemukan sejumlah nama yang menembus daftar tanpa melewati jalur assessment talent management.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengakui telah menyampaikan permintaan pembatalan itu langsung ke Menkeu. "Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo usai International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Perombakan yang ditandatangani Purbaya pada 10 September lalu menyasar ratusan pejabat di lapisan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Unit Organisasi Non Eselon. Bimo menilai kehadiran nama-nama tanpa jejak assessment mengirim sinyal buruk bagi bawahannya yang berbulan-bulan menyiapkan ujian dan seleksi ketat. "Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain," tegasnya.

Kemenkeu kini memasuki tahap koreksi. Bimo memastikan pejabat yang terbukti melompati prosedur akan dikembalikan ke posisi asal. "Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap," ucapnya sambil mengiyakan pertanyaan soal pengembalian ke posisi awal. Suahasil Nazara, yang baru menjabat sebagaimana Menkeu, mengonfirmasi komitmennya menegakkan birokrasi reform. "Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," imbuh Bimo.

Di hadapan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/9) sore, Suahasil menegaskan ia masih mempelajari seluruh keputusan era Purbaya. "Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," katanya. Menkeu juga menunggu masukan seluruh unit eselon I, mengingat penunjukan pejabat melibatkan koordinasi lintas direktorat jenderal. Purbaya sendiri mengakui perombakan itu jadi salah satu pemicu pencopotannya, namun menepis adanya gesekan internal. "Enggak ada gesekan. Yang jelas itu hak prerogatif presiden," tegas mantan Menkeu itu usai serah terima jabatan, Selasa (15/9).

Analisis Redaksi

Intervensi dua Dirjen senior ini langka dalam sejarah birokrasi Kemenkeu. Bimo dan Djaka bukan hanya melaporkan kelalaian administrasi, tapi menentang kebijakan atasan langsung demi menjaga legitimasi sistem meritokrasi yang mereka bangun bertahun-tahun. Jika Suahasil membiarkan perombakan itu berlalu, sinyal yang dikirim ke tengah: prosedur talent management bisa dibelokkan saat kepentingan politik mendesak.

Langkah Suahasil selanjutnya akan jadi tes pertama kepemimpinannya. Membatalkan sebagian nama berarti mengakui cacat prosedur era Purbaya dan berisiko memicu gusar pejabat yang sudah dilantik. Mempertahankannya berarti mengorbankan credibilitas reformasi birokrasi yang jadi janji kampanye Prabowo. Jalan tengah — mengembalikan nama bermasalah sambil mempertahankan yang lulus assessment — tampil sebagai opsi paling rasional, tapi butuh keberanian politik untuk mengeksekusinya tanpa terlihat membalas dendam terhadap era sebelumnya.