Dirjen Pajak dan Bea Cukai Minta Batal Rotasi Era Purbaya: Ditemukan Nama "Ajaib" Lolos Assessment

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama resmi meminta pembatalan perombakan massal pejabat yang digulirkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 September lalu. Permintaan itu diajukan setelah keduanya menemukan sejumlah nama "ajaib" yang melintas tanpa mengikuti proses assessment talent management.

Perombakan tersebut menyentuh lapisan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga pejabat Unit Organisasi Non Eselon. "Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9), dikutip Detikfinance.

Kehadiran pejabat yang melompati prosedur seleksi, tegas Bimo, mengirim sinyal negatif bagi ratusan personel yang telah bersusah payah meniti seluruh tahapan ujian. "Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," imbuhnya dengan nada tegas.

Bimo memastikan pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat akan langsung dicoret dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula. Langkah ini sejalan dengan komitmen Menkeu Suahasil Nazara yang menegaskan akan mengevaluasi serta meninjau kembali seluruh kebijakan era Purbaya. "Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," pungkas Dirjen Pajak.

Di sisi lain, Menkeu Suahasil Nazara mengaku masih mempelajari proses dan keputusan pelantikan pejabat masa lalu. Ia menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan langkah selanjutnya, mengakui kompleksitas koordinasi lintas unit dalam penunjukan pejabat. "Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Purbaya sendiri sebelumnya mengakui perombakan pejabat itu menjadi salah satu pemicu pencopotannya, namun menepis spekulasi gesekan internal. "Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," tegas mantan Menkeu itu usai serah terima jabatan, Selasa (15/9).

Analisis Redaksi

Intervensi kedua Dirjen strategis ini menandakan adanya gesekan fundamental antara komitmen meritokrasi birokrasi dan praktik patroli politik di tingkat atas. Penemuan nama-nama "ajaib" yang melompati talent management bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya penyisipan loyalitas pribadi ke dalam struktur strategis DJP dan DJBC menjelang pergantian menteri.

Langkah Suahasil yang memilih "menunggu masukan eselon I" sebelum memutuskan nasib pejabat tersebut adalah taruhan politik yang berisiko. Kelelahan menunggu keputusan bisa melumpuhkan operasional dua Direktorat Jenderal penghasil negara terbesar, sekaligus menciptakan ruang bagi pejabat problematik untuk memperkuat posisi. Jika pembatalan rotasi benar-benar dieksekusi, Kemenkeu harus siap menghadapi gugatan hukum dari pejabat yang dirasa dirugikan, serta memastikan kadernya yang jujur tidak kehilangan kepercayaan pada sistem.