Suahasil Tinjau Ulang Mutasi Massal Era Purbaya, Pembatalan Belum Diputuskan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara membuka ruang diskusi soal usulan pembatalan mutasi massal pejabat era Purbaya Yudhi Sadewa yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama. Hal itu disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026), menjawab gejolak internal pasca perombakan 10 September lalu.

Perombakan itu melibatkan ratusan pejabat di dua pilar pendapatan negara: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Suahasil mengakui adanya "kejanggalan" dalam pengangkatan tersebut dan meminta masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menarik kesimpulan akhir.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil dengan nada hati-hati. Ia menegaskan penunjukan pejabat memiliki jenjang prosedur dan harus dilakukan secara bersama-sama seluruh unit, bukan sekadar keputusan parsial dua dirjen.

Argumen utamanya berlandaskan sinergi lintas unit. Menurut Suahasil, struktur pejabat harus memperkuat koordinasi antar direktorat jenderal, bukan menciptakan silo baru. "Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi," tegasnya.

Meski demikian, pembatalan mutasi belum jadi keputusan final. Suahasil menyoroti kompleksitas pelantikan "hybrid" yang terjadi kemarin—ada yang hadir fisik, ada yang virtual. "Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," jelasnya.

Langkah Suahasil ini menandai pergeseran gaya kepemimpinan dari era Purbaya yang cenderung cepat dan jorok. Transisi kepemimpinan di Kemenkeu kini memasuki tahap audit administratif yang cermat, di mana legalitas keputusan pejabat sebelumnya diuji ketat terhadap tata kelola birokrasi.

Analisis Redaksi

Kebijakan "menunggu masukan eselon I" yang diambil Suahasil bukan sekadar prosedur birokrasi standar, melainkan strategi mitigasi risiko hukum. Pembatalan mutasi massal tanpa landasan prosedural yang airtight akan membuka gerbang gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari ratusan pejabat yang merasa dirugikan. Suahasil tampak sadar bahwa kecepatan Purbaya dalam menandatangani mutasi 10 September kemungkinan besar meninggalkan jejak administratif yang rapuh.

Yang perlu diwaspadai adalah vakum kepemimpinan di lapangan. Selama proses tinjauan ulang berlangsung—yang bisa berminggu-minggu—pejabat lama dan baru berada dalam zona abu-abu otoritas. Hal ini berbahaya bagi target penerimaan pajak dan bea cukai triwulan IV yang notabene paling kritis. Jika sinergi justru terganggu karena ketidakpastian siapa yang berwenang menandatangani SKP atau keputusan penentuan, negara adalah yang rugi.

Secara logis, langkah selanjutnya Suahasil akan mengeluarkan keputusan menteri (KMK) peninjauan kembali yang bersifat sukarela untuk memperbaiki cacat prosedur, bukan pembatalan paksa yang bersifat kejam. Ia akan cenderung memvalidasi mutasi yang prosedurnya lengkap, dan mengembalikan yang cacat ke posisi asal sambil menunggu seleksi terbuka. Keseimbangan antara menegakkan tata kelola dan menjaga kontinuitas operasional akan menjadi ujian nyata kapasitas manajerialnya di kuartal akhir tahun ini.