Suahasil Nazar Kaji Ulang Perombakan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih mempelajari proses dan keputusan mutasi ratusan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya dilakukan oleh eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil menyatakan dirinya sedang menunggu masukan menyeluruh dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan sebelum menentukan langkah lanjutan terkait peluang pembatalan perombakan tersebut.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di kementeriannya melibatkan jenjang tahapan yang panjang dan dilakukan secara lintas unit untuk memastikan koordinasi serta sinergi antarlembaga berjalan optimal.

Evaluasi menyeluruh ini mencakup pencermatan terhadap rangkaian pelantikan yang berlangsung secara hybrid pada pekan lalu guna memastikan kombinasi struktur organisasi tetap solid.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan agar mutasi pegawai tersebut dibatalkan karena ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti proses assessment dan manajemen talenta.

Usulan tersebut disampaikan Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama karena perombakan pada 10 September 2026 itu dinilai menimbulkan kegaduhan internal dan mengirim sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah berproses secara prosedural.

Menanggapi hal tersebut, Bimo menyebutkan bahwa Suahasil telah memberikan sinyal positif serta menegaskan komitmennya dalam menjalankan reformasi birokrasi dan manajemen talenta di lingkungan kementerian.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari posisi bendahara negara dan menunjuk Suahasil sebagai nakhoda baru untuk memulihkan stabilitas internal.

Analisis Redaksi

Langkah sigap Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi mutasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menunjukkan urgensi pemulihan moril birokrasi. Kegaduhan akibat masuknya nama-nama tanpa prosedur assessment yang transparan berpotensi merusak sistem meritokrasi yang selama ini susah payah dibangun di instansi pengumpul penerimaan negara tersebut.

Ke depan, ujian utama bagi Suahasil bukan sekadar membatalkan atau meneruskan keputusan pendahulunya, melainkan memastikan konsistensi penerapan manajemen talenta. Jika usulan Dirjen Pajak diakomodasi secara terukur, langkah ini akan menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan kembali pada rel profesionalisme dan tata kelola yang bersih.