Pramono Minta Danantara Biayai LRT Manggarai-Dukuh Atas Target 2029

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Dana Nasional Antara (Danantara) untuk mendanai perpanjangan jalur LRT Jakarta dari Manggarai ke Dukuh Atas, proyek yang ditargetkan rampung pada 2029. Permintaan itu disampaikan langsung di hadapan Kepala Negara usai meresmikan operasional rute Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9), menandakan geseran strategi pembiayaan transportasi massal ibukota dari beban APBD ke instrumen dana souveren nasional.

Acara peluncuran rute Kelapa Gading–Manggarai itu sendiri menjadi momentum politik sekaligus teknis. Pramono tidak membuang waktu, menyodorkan proposal perpanjangan 4,3 kilometer itu saat berbicara di podium yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir serta pengurus Danantara. "Kita butuh dukungan Pak Presiden agar Danantara bisa masuk," ujar Pramono dengan nada tegas, mengacu pada kebutuhan dana yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah untuk tahap lanjutan menghubungkan stasiun transit utama ke jantung bisnis Sudirman-Thamrin.

Latar belakangnya, pembiayaan LRT Jakarta sejak dulu bergulat pada skema hutang dan APBD yang mepet. Fase pertama Lebak Bulus–Bunduaran dan fase kedua Bundaran HI–Kota disiapkan melalui pinjaman JICA dan obligasi daerah. Sekarang, dengan kehadiran Danantara sebagai badan pengelola dana investasi negara yang baru dibentuk di bawah UU Nomor 1 Tahun 2025, Pramono melihat celah untuk mengunci dana jangka panjang tanpa membebani kas daerah yang sudah ketat karena subsidi transportasi dan program makanan bergizi.

Urgensi teknis proyek Manggarai–Dukuh Atas tak bisa diremehkan. Stasiun Manggarai dirancang sebagai hub intermodal raksasa menyambung KRL, MRT, dan LRT, namun tanpa ekstensi ke Dukuh Atas, penumpang dari utara dan timur Jakarta tetap terjebak kemacetan terakhir mil untuk menjangkau kawasan perkantoran Golden Triangle. Studi kelayakan revisi yang disusun PT MRT Jakarta (Perseroda) menunjukkan peningkatan potensial penumpang signifikan jika jalur ini terealisasi, namun pembebanan lahan di kawasan padat Manggarai–Raya Sudirman menjadi tantangan rekayasa dan sosial tersendiri.

Bagi penduduk Jakarta, janji LRT sampai ke Dukuh Atas berarti harapan mobilitas terintegrasi tanpa naik turun kendaraan pribadi. Namun, ketergantungan pada Danantara menyimpan risiko sendiri: keputusan investasi dana souveren dipandu komersialitas, bukan semata kebutuhan sosial. Jika *rate of return* proyek LRT dinilai terlalu rendah atau periode *payback* terlalu panjang, Danantara berhak menolak atau mensyaratkan *guarantee* dari APBN—yang pada akhirnya tetap menjadi beban keuangan negara.

Analisis Redaksi

Langkah Pramono mencerminkan realpolitik pengelolaan kota metropolitan: manfaatkan momen transisi kekuasaan dan instrument baru (Danantara) untuk menyelesaikan *backlog* infrastruktur klasik. Permintaan langsung ke Presiden, bukan lewat saluran birokrasi Kemenhub atau Bappenas, menunjukkan urgensi dan sekaligus kepercayaan pada hubungan politik yang dibangun sejak kampanye. Namun, ini juga menguji *governance* Danantara apakah benar berfungsi sebagai *development finance institution* yang berani mengambil risiko proyek infrastruktur *greenfield* dengan *cash flow* tidak pasti, atau justru cenderung *risk-averse* mencari aset *brownfield* yang sudah berproduksi.

Yang perlu diwaspadai adalah proses akuisisi lahan dan penyelesaian *utility* di rute Manggarai–Dukuh Atas yang notoriously kompleks. Pengalaman proyek MRT Fase 2A dan LRT Fase 1 membuktikan *land clearance* sering jadi *bottleneck* utama yang menggeser *deadline* dan menggelembungkan biaya. Jika Danantara masuk, *due diligence* mereka pasti ketat pada *land availability* dan *ridership guarantee*. Langkah logis selanjutnya adalah penandatanganan MoU antara Pemprov DKI, Kemenhub, dan Danantara, diikuti *financial close* sebelum akhir 2026 agar konstruksi bisa mulai 2027 mengejar target 2029—target yang ambisius mengingat sisa waktu hanya empat tahun penuh.