Mutasi Ratusan Pejabat Era Purbaya Dibatalkan, Dirjen Pajak Sebut Ada 'Nama Ajaib'

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap usulan pembatalan mutasi massal ratusan pejabat yang ditetapkan pada era Purbaya Yudhi Sadewa usai ditemukan nama-nama yang lolos tanpa proses assessment dan talent management.

Kebijakan rotasi personel yang ditandatangani 10 September 2026 itu justru memicu kegaduhan internal karena dinilai melanggar tata kelola kepegawaian yang telah dirancang ketat. Bimo bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama kemudian mengajukan pembatalan kepada Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara.

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," tegas Bimo di kantornya, Rabu (16/9/2026).

Mutasi tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan. Keputusan rotasi yang melibatkan ratusan orang itu bermula dari usulan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sendiri, namun pelaksanaannya menyimpang jauh dari skenario awal.

Bimo menegaskan pembatalan demi menjaga keadilan bagi personel yang telah melewati alur panjang. "Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," ujarnya.

Kasus ini mengungkap kerentanan birokrasi saat transisi kepemimpinan kementerian strategis. Proses mutasi yang seharusnya menjadi instrumen regenerasi justru berpotensi dijadikan alat untuk menampung kepentingan politik atau afiliasi tertentu, mengabaikan prinsip meritokrasi yang jadi landasan reforma birokrasi.

Analisis Redaksi

Istilah "nama ajaib" yang dilontarkan Bimo bukan sekadar metafora, melainkan indikasi kuat adanya intervensi eksternal yang memaksa masuknya nama-nama tanpa kompetensi terukur. Jika dibiarkan, mutasi semacam ini akan merusak moral aparat yang selama ini bertahan di jalur profesional, sekaligus membuka pintu lebar untuk praktik broker jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Bagi Suahasil Nazara, respons cepat terhadap usulan pembatalan ini menjadi uji nyata komitmen reformasi di awal masa jabatannya. Menyetujui pembatalan berarti menegakkan kembali tata kelola yang terganggu, namun menolaknya berisiko melegitimasi jalur pintas dan mendorong kultur impunitas di bawah kepemimpinan baru.

Ke depan, publik dan aparat internal akan menunggu keputusan final Menkeu serta apakah akan ada penyelidikan internal terhadap siapa yang menyisipkan nama-nama "ajaib" itu. Tanpa penegakan hukum internal yang tegas, episode ini hanya akan jadi catatan kecil tanpa efek jera, dan siklus kerusakan tata kelola personel berpotensi terulang di periode kepemimpinan berikutnya.