Bos Pajak dan Bea Cukai Usul Pembatalan Mutasi Ratusan Pegawai Era Purbaya, Ada Nama Ajaib

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto secara terbuka mengusulkan pembatalan mutasi ratusan pegawai yang dirombak pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Usulan ini muncul karena ditemukannya sejumlah nama yang tidak melalui proses assessment dan talent management, atau yang ia sebut sebagai "nama-nama ajaib".

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," ungkap Bimo di kantornya, Rabu (16/9/2026).

Kronologi perombakan ini bermula pada 10 September 2026, ketika Purbaya Yudhi Sadewa yang saat itu menjabat Menteri Keuangan melakukan perombakan posisi ratusan pegawai. Perombakan terbesar terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dua instansi yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Namun, selang beberapa hari kemudian, jabatan Purbaya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara, yang langsung dihadapkan pada gejolak internal di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di jajaran pajak dan bea cukai.

Bimo menilai perombakan tersebut menimbulkan kegaduhan internal yang berdampak negatif pada moral pegawai. Ia menegaskan bahwa proses mutasi yang tidak transparan merusak semangat mereka yang telah mengikuti prosedur resmi. "Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.

Usulan pembatalan ini pun telah disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan yang baru. Bimo mengaku mendapat respons positif dari Suahasil Nazara. "Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Langkah ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Suahasil Nazara dalam merestorasi tata kelola kepegawaian di Kementerian Keuangan. Publik tentu berharap agar kebijakan sumber daya manusia ke depan benar-benar berbasis meritokrasi, bukan kedekatan atau kepentingan politik sesaat.

Mutasi yang membatalkan proses assessment jelas merugikan negara, karena bisa menurunkan kepercayaan internal dan produktivitas pegawai. Jika dibiarkan, bukan hanya penerimaan pajak yang terancam, tetapi juga kualitas reformasi birokrasi yang selama ini dibangun.

Analisis Redaksi

Langkah Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai untuk meminta pembatalan mutasi adalah sinyal kuat bahwa resistensi internal terhadap kebijakan Purbaya sangat nyata. Ini bukan sekadar soal administratif, melainkan pertaruhan kredibilitas sistem manajemen talenta di lingkungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Jika mutasi yang sarat konflik kepentingan diteruskan, maka profesionalisme pegawai yang telah menempuh jalur formal akan tergerus.

Ke depan, Suahasil Nazara perlu mengambil keputusan tegas, apakah akan mengabulkan usulan pembatalan total atau melakukan peninjauan ulang berbasis data assessment. Yang jelas, publik dan pegawai akan mengawal komitmennya. Karena jika tidak, kegaduhan serupa berpotensi terulang, dan itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola birokrasi keuangan negara.