Pramono Targetkan Jakarta Masuk 50 Besar Global Cities Index 2030, Perizinan Dipangkas Jadi 15 Hari

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memasang target ambisius: mendorong ibu kota masuk jajaran 50 besar Global Cities Index pada 2030. Kunci utamanya, menurutnya, ada pada dua pilar: membangun kepercayaan publik dan menciptakan kepastian iklim investasi.

Strategi itu disampaikan Pramono saat membuka Jakarta Investment Awards (JIA) 2026 bertema "Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta" di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026) lalu. "Dengan menyongsong 500 tahun ini, mari kita buat Jakarta menjadi kota yang lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, dan sekaligus membangun kepercayaan dunia untuk mereka datang berinvestasi di Jakarta," ujarnya di hadapan para pelaku usaha.

Bukti nyata reformasi birokrasi sudah terlihat pada pengurusan perizinan. Proses Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kini dipastikan selesai dalam waktu maksimal 15 hari kerja. Pramono menegaskan efisiensi ini tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama sekali. "Sama sekali tidak menggunakan dana APBD. Dari mana? Strategic partner. Kenapa bisa? Kepercayaan yang dibangun, trust. Termasuk (pembangunan) di Taman Semanggi," tegasnya.

Angka realisasi investasi membuktikan tren positif tersebut. Dari kisaran Rp103 triliun pada 2021, realisasi melonjak menjadi Rp270 triliun pada 2025. Pertumbuhan berlanjut hingga kuartal kedua 2026 yang telah mencatat Rp173 triliun. Saat ini, investasi di Jakarta menyumbang 17,2% terhadap nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,52 persen.

Pramono mengaitkan kepercayaan itu dengan keberhasilan menarik event skala global. Ia mengacu pada konser BTS yang digelar tiga hari pada 26, 27, dan 29 Desember lalu, serta penampilan The Weeknd di Jakarta International Stadium (JIS) dua minggu mendatang. "Enggak mungkin yang namanya BTS... main tiga hari, kalau Jakarta enggak aman, nyaman, enggak mungkin," kata dia, menolak anggapan bahwa keamanan dan kenyamanan masih jadi hambatan besar.

Dari sisi dunia usaha, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengapresiasi JIA 2026 sebagai wujud apresiasi nyata. Menurutnya, investasi berkualitas adalah modal yang "compounds" — menggandakan nilai, menciptakan lapangan kerja, menghidupkan pemasok lokal, dan membawa teknologi. "Ini bukan berarti dunia usaha kehilangan appetite untuk berinvestasi. Kami sedang menanti ekosistem yang membuat investasi lebih predictable, more competitive, and more productive," ujar Shinta.

Shinta menegaskan posisi unik Jakarta sebagai pertemuan modal, teknologi, bakat, keuangan, dan ide. Apindo berkomitmen menjadi mitra Pemprov DKI. "Kami percaya Jakarta tidak perlu memilih antara global, green, atau resilient. Jakarta harus menjadi ketiganya at the same time," tandasnya.

Analisis Redaksi

Target Pramono memasuki 50 besar Global Cities Index dalam lima tahun ke depan bukan sekadar slogan, melainkan tolok ukur konkret seberapa jauh reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola kota bisa dieksekusi. Pemangkasan waktu perizinan KLB dan SLF menjadi 15 hari kerja adalah sinyal kuat kepada investor bahwa "ease of doing business" di Jakarta benar-benar diutamakan, namun ujian nyatanya terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, bukan hanya pada peluncuran aplikasi atau kebijakan kertas.

Skema "strategic partner" yang menggantikan peran APBD dalam pembangunan infrastruktur seperti Taman Semanggi menawarkan solusi pembiayaan kreatif, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan jangka panjang mengenai bagi hasil, pengelolaan aset daerah, dan transparansi kontrak. Keberhasilan menarik event besar seperti BTS dan The Weeknd memang menjadi bukti sosial (social proof) yang kuat soal keamanan, namun kepercayaan investor bersifat struktural — butuh kepastian hukum, reformasi perpajakan, dan penurunan biaya energi sebagaimana diinginkan Apindo, yang eksekusinya melampaui kewenangan tunggal Pemprov DKI.

Komitmen "Global, Green, Resilient at the same time" yang diklaim Shinta Kamdani adalah narasi ideal, tapi implementasinya penuh trade-off. Misalnya, dorongan investasi property (global) sering bertolak belakang dengan ruang terbuka hijau (green) atau mitigasi banjir (resilient). Langkah selanjutnya yang logis adalah pemantauan ketat terhadap realisasi investasi kuartal ketiga 2026 apakah mampu mengejar atau melampaui target tahunan, serta pengawasan publik terhadap kontrak-kontrak strategic partner agar kepercayaan yang dibangun tidak justru retak karena ketidakjelasan bagi hasil.