Mentan Amran Ungkap 25 Merek Beras Diduga Melanggar Standar Fortifikasi, 27 Ditelaah

Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Amran Sulaiman secara eksplisit membongkar daftar 25 merek beras dari 27 produk yang diteliti pemerintah, yang diduga tidak memenuhi ketentuan fortifikasi yang ditetapkan. Penemuan ini, yang disampaikan dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Selasa, 15/09/2026), mengungkap ketidakjelasan industri pangan yang selama ini dianggap aman bagi konsumen.

Amran tidak ragu menegaskan bahwa dari 27 merek beras yang menjadi objek penelitian pemerintah, hanya dua merek saja yang dinyatakan memenuhi standar fortifikasi yang berlaku. Sisa 25 merek lainnya, termasuk merek-merek yang sudah dikenal luas di pasaran, terungkap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAPANAS terkait kandungan gizi tambahan yang harus dimiliki beras fortifikasi.

Penemuan ini tak lepas dari serangkaian pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh tim BAPANAS sejak awal tahun 2026. Amran menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui laboratorium terakreditasi dan penilaian teknis yang mengikuti standard operasional prosedur yang ketat, termasuk pemeriksaan kandungan vitamin dan mineral seperti besi, folat, dan zat besi yang harus ada dalam beras fortifikasi.

Salah satu merek beras nasional terkemuka yang disebutkan dalam daftar tersebut adalah Merek-X, yang selama ini dipasarkan dengan klaim kandungan gizi tambahan. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kandungan folat di bawah standar yang ditetapkan, sementara beberapa merek lainnya bahkan tidak memiliki fortifikasi sama sekali. Amran menegaskan bahwa hal ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan konsumen, tetapi juga melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Dampak dari penemuan ini tak hanya terasa pada tingkat konsumen, tetapi juga memicu ketegangan di kalangan produsen beras. Beberapa perusahaan beras yang terlibat dalam daftar tersebut telah mengajukan permohonan penjelasan lebih lanjut kepada BAPANAS, sementara yang lainnya menunggu kebijakan selanjutnya sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Namun, Amran mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal kepatuhan terhadap standar fortifikasi, karena hal ini berhubungan langsung dengan kesehatan publik.

Analisis Redaksi

Penemuan Amran Sulaiman ini bukan hanya konfirmasi adanya pelanggaran dalam industri beras, tetapi juga mengguncang kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang selama ini dianggap aman. Faktanya, 25 merek dari 27 yang diteliti tidak memenuhi standar menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan yang selama ini dilakukan oleh instansi terkait. Hal ini membuka pertanyaan: Apakah sistem pengawasan yang ada sudah cukup efektif? Dan bagaimana dengan mekanisme sanksi bagi produsen yang tidak mematuhi peraturan?

Dari sisi analisis, penemuan ini juga membuktikan bahwa fortifikasi tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal komitmen industri. Banyak produsen yang mungkin mengabaikan aturan karena biaya tambahan yang ditimbulkan dalam proses fortifikasi. Namun, jika hal ini terus berlanjut, maka risiko defisiensi gizi di masyarakat akan terus meningkat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah perlu segera menguatkan sanksi dan memperkuat mekanisme pengawasan agar konsumen tidak terpinggirkan.

Langkah selanjutnya yang logis dan wajar adalah pemerintah melakukan audit lebih dalam terhadap semua produsen beras di pasaran, baik yang sudah terdaftar maupun baru. Selain itu, penjelasan yang transparan kepada publik tentang proses fortifikasi dan dampaknya bagi kesehatan perlu disampaikan. Konsumen berhak mengetahui apa yang mereka konsumsi, dan kepatuhan terhadap standar harus menjadi prioritas mutlak.