Ibas Peringatkan Pemerintah: Mitigasi Bencana Masih Lemah, Keselamatan Rakyat Terancam

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melontarkan kritik tajam terhadap kesiapan nasional menghadapi bencana, Senin (7/9). Di tengah rentetan musibah yang melanda NTT, NTB, Jawa, dan Kalimantan, Ibas menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak diukur dari bebas bencana, melainkan dari kemampuannya melindungi rakyat saat bencana menerjang. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang kerap terjebak dalam pola respons reaktif, tanpa penguatan sistem mitigasi jangka panjang.

Deretan Bencana yang Jadi Peringatan Keras

Dalam keterangan persnya, Ibas menyoroti serangkaian bencana yang terjadi dalam sepekan terakhir: gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran kawasan adat di Nusa Tenggara Barat (NTB), kekeringan parah di sejumlah wilayah Jawa, hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Tak hanya itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali meningkat turut menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah laboratorium bencana dengan risiko tertinggi di dunia.

"Mari kita ingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Kita menyaksikan gempa di NTT, kebakaran kawasan adat di NTB, kekeringan di Jawa, karhutla di Kalimantan, serta berbagai bencana lainnya," ujar Ibas dengan nada prihatin. Namun, di balik keprihatinan itu, terselip pertanyaan mendasar: mengapa upaya mitigasi bencana tak kunjung menjadi prioritas anggaran dan kebijakan?

Bencana Bukan Hanya Soal Fisik, tapi Rantai Kehidupan

Ibas mengingatkan bahwa dampak bencana jauh melampaui kerusakan infrastruktur. "Transportasi terganggu, pendidikan terganggu, aktivitas ekonomi terganggu. Dan yang paling penting, keselamatan masyarakat terancam," tegasnya. Analisis jurnalistik kami menunjukkan bahwa setiap kali bencana terjadi, pemerintah lebih sibuk mendistribusikan bantuan darurat daripada membangun sistem peringatan dini yang berbasis komunitas. Padahal, data BNPB mencatat kerugian ekonomi akibat bencana mencapai triliunan rupiah setiap tahun—uang yang seharusnya bisa dicegah dengan investasi kesiapsiagaan bencana yang matang.

Politik Mitigasi yang Terabaikan

Sebagai pimpinan redaksi yang telah meliput puluhan bencana di Indonesia, saya melihat pernyataan Ibas bukan sekadar retorika politik. Ini adalah cermin dari kegagalan sistemik. Selama bertahun-tahun, anggaran mitigasi hanya sekitar 5-10% dari total belanja penanganan bencana nasional, sementara sisanya habis untuk tanggap darurat dan rehabilitasi. Ibas dengan tepat menekankan bahwa peran parlemen dan masyarakat sipil harus terus mengawal pemerintah, bukan hanya saat bencana sudah terjadi, tetapi sejak perencanaan anggaran dan regulasi.

"Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah menghadapi bencana. Negara yang kuat adalah negara yang siap menghadapi bencana dan mampu melindungi rakyatnya," ucap Ibas, mengutip filosofi yang seharusnya menjadi dasar kebijakan. Namun, pertanyaannya: apakah pemerintah memiliki peta jalan yang jelas untuk memperkuat sistem mitigasi terpadu? Atau kita hanya akan terus melihat siklus bencana–respons–lupa yang sama?

Parlemen dan Masyarakat Harus Bergerak

Ibas mengajak masyarakat dan DPR untuk tidak tinggal diam. "Kita harus terus mengawal pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan," tegasnya. Sudah saatnya kita menuntut perubahan paradigma: dari reaktif menjadi proaktif. Penguatan infrastruktur tahan gempa, sistem peringatan dini tsunami, rehabilitasi hutan, dan normalisasi sungai bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak. Jika tidak, Indonesia akan terus menjadi negara yang merawat korban, bukan melindungi warga.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana?
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik (seperti tanggul) maupun nonfisik (sosialisasi, peringatan dini, dan tata ruang).

Mengapa Ibas menyoroti masalah ini sekarang?
Karena belakangan terjadi serangkaian bencana di berbagai wilayah Indonesia yang menunjukkan kesiapan yang masih rendah, sehingga ia mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat kebijakan mitigasi sebelum musibah besar berikutnya terjadi.

Bagaimana peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana?
Masyarakat dapat berperan dengan aktif mengikuti pelatihan evakuasi, membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas, serta mengawal kebijakan pemerintah agar anggaran mitigasi dialokasikan secara transparan dan efektif.