Anggaran Bencana Rp22 Triliun per Tahun: Prabowo Ingin Tambah, APBN Sanggup?

Rata-rata kerugian akibat bencana alam di Indonesia dalam 15 tahun terakhir menembus Rp 22 triliun per tahun, sementara anggaran mitigasi yang tersedia kerap tak sebanding. Presiden Prabowo Subianto pun menyoroti urgensi penambahan alokasi secara signifikan, di tengah ancaman gempa, tsunami, dan letusan gunung api yang menghantui Nusantara. Pertanyaan kritisnya: seberapa besar risiko yang kita hadapi, dan berapa rupiah yang benar-benar disiapkan pemerintah untuk melindungi rakyat?

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia berdasarkan indeks WorldRiskReport. Namun, realisasi belanja mitigasi selama ini masih di bawah 1% dari total APBN, sebuah angka yang dinilai para ekonom jauh dari memadai. Dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 08/09/2026), analis senior Aulia Wardhani mengupas kesenjangan antara potensi kerugian dan kemampuan fiskal negara.

Anggaran Mitigasi vs. Kerugian: Jurang yang Melebar

Jika dirata-rata, kerugian tahunan Rp22 triliun setara dengan biaya pembangunan 2.200 km jalan tol atau 3,5 kali anggaran Kementerian PUPR untuk infrastruktur perdesaan. Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana pada APBN 2026 hanya sekitar Rp19 triliun, yang mencakup dana siap pakai dan belanja tanggap darurat. Ini berarti, jika terjadi bencana besar, negara harus bergantung pada refocusing anggaran dan belanja tidak terduga, yang berisiko mengganggu program prioritas lainnya.

Menurut Siti Amalia, pengamat kebijakan fiskal, peningkatan anggaran memang mendesak, namun tanpa perbaikan tata kelola dan sistem peringatan dini, tambahan uang hanya akan menjadi plester di luka. “Kita belajar dari bencana Palu dan Lombok – dana besar mengalir setelah kejadian, tetapi pencegahan masih menjadi anak tiri,” ujarnya. Mitigasi bencana berbasis investasi infrastruktur hijau dan edukasi publik harus menjadi tulang punggung, bukan sekadar pos belanja seremonial.

Risiko Fiskal dan Prioritas Nasional

Di sisi lain, Menteri Keuangan menegaskan bahwa setiap rupiah tambahan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas daerah dan sinkronisasi data risiko. Pemerintah sedang mengkaji skema pembiayaan inovatif, seperti asuransi bencana berbasis pajak dan obligasi katastropik, untuk meringankan beban APBN. Namun, skenario terburuk tetap ada: jika gempa megathrust terjadi di selatan Jawa, estimasi kerugian bisa melonjak hingga 4% dari PDB, setara Rp1.200 triliun – angka yang membuat anggaran saat ini terlihat seperti kepingan kecil.

Prabowo, dalam rapat terbatas, meminta kajian ulang atas formula alokasi, termasuk kemungkinan menaikkan anggaran menjadi 2,5% dari total belanja negara. Langkah ini, jika terealisasi, akan menempatkan Indonesia sejajar dengan Jepang dan Chile dalam hal komitmen fiskal terhadap kebencanaan. Namun, keputusan final masih menunggu pembahasan DPR dan proyeksi penerimaan pajak yang stagnan.

Yang jelas, rakyat tak hanya butuh janji. Mereka butuh bukti bahwa setiap gempa, banjir, atau longsor tidak lagi menyisakan trauma dan kerugian yang berlipat. Anggaran adalah instrumen, tetapi keberanian untuk mengubah paradigma dari reaktif menjadi proaktif adalah kuncinya.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Berapa rata-rata kerugian bencana di Indonesia per tahun?
Dalam 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian mencapai lebih dari Rp22 triliun per tahun, mencakup kerusakan fisik dan ekonomi.

2. Berapa anggaran penanggulangan bencana pada APBN 2026?
Anggaran yang dialokasikan sekitar Rp19 triliun, meliputi dana siap pakai dan belanja tanggap darurat, namun belum termasuk dana hibah dan bantuan internasional.

3. Mengapa Presiden Prabowo ingin menambah anggaran bencana?
Karena risiko bencana sangat tinggi dan anggaran saat dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian, serta untuk meningkatkan mitigasi preventif bukan hanya responsif.