Wakapolri Pimpin Apel Kesiapan 2026: 'Pencegahan Lebih Utama Ketimbang Penindakan' di Tengah 1.730 Bencana dan Ancaman Gangguan Kamtibmas

Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, Wakapolri, menegaskan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi bencana alam maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pernyataan itu disampaikan dalam Apel Gelar Pasukan Kesiapan Menghadapi Bencana dan Gangguan Kamtibmas Tahun 2026 di Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9). Dedi menyebut kesiapsiagaan dan mitigasi dini sebagai kunci mencegah dampak luas, sembari memaparkan data BNPB yang mencatat 1.730 bencana sepanjang Januari hingga September 2026—menewaskan 397 jiwa dan memaksa lebih dari 4 juta warga mengungsi.

Apel Kesiapan di Cikeas: Ancaman Nyata dari 'Cincin Api'

Dalam amanatnya, Dedi mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan ring of fire, menjadikan negeri ini rawan gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. “Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun pada fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujarnya. Ia juga menyoroti dominasi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kebakaran hutan-lahan (karhutla) sebagai jenis bencana yang paling sering terjadi.

Operasi Aman Nusa II: Respons Cepat dan Data Akurat

Untuk merespons kondisi tersebut, Polri menggelar Operasi Aman Nusa II yang mencakup evakuasi, pencarian korban, pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, hingga pelayanan kemanusiaan. Dedi menekankan bahwa setiap tahap harus berorientasi pada keselamatan korban. “Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” tegasnya. Namun, sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa efektivitas operasi ini sangat bergantung pada akurasi data dan koordinasi lapangan—dua hal yang kerap menjadi titik lemah dalam penanganan darurat di daerah terpencil.

Operasi Aman Nusa I: Deteksi Dini dan Pendekatan Persuasi

Di sisi lain, Dedi juga menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas yang dipicu oleh persoalan politik, ekonomi, sosial, atau keamanan, termasuk yang berkembang di ruang digital. Melalui Operasi Aman Nusa I, Polri diminta memperkuat deteksi dini, pemetaan kerawanan, dan pemantauan narasi provokatif. Pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemda juga diutamakan. “Pahami akar persoalan di wilayah masing-masing dan bangun kedekatan dengan tokoh masyarakat,” kata Dedi. Namun, kritik saya: pendekatan persuasif tidak boleh menjadi alih-alih dari penegakan hukum yang tegas, terutama ketika kelompok tertentu memanfaatkan ruang digital untuk menyebar hoaks yang memecah belah.

Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir, Tapi Tetap Siap

Meski mengedepankan pencegahan, Dedi menegaskan bahwa Polri tetap siap mengambil tindakan tegas secara terukur dan profesional, dengan prinsip ultimum remedium—penegakan hukum sebagai jalan terakhir. Dalam penyampaian pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional, polisi wajib melindungi, namun juga mencegah eskalasi kekerasan. “Jika kondisi membutuhkan, penindakan harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan,” ujarnya. Pernyataan ini penting mengingat banyak kasus di mana aparat justru bertindak represif lebih dulu, sehingga kepercayaan publik tergerus.

Analisis: Antara Retorika dan Realitas Lapangan

Sebagai pengamat keamanan, saya menilai penekanan pada pencegahan adalah langkah maju secara konseptual. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi: apakah personel di daerah memiliki kapasitas deteksi dini yang memadai? Apakah sistem peringatan dini bencana terintegrasi dengan pemerintah lokal? Apakah pemantauan ruang digital berjalan tanpa mengancam kebebasan berpendapat? Tanpa jawaban konkret, operasi ini berisiko menjadi seremonial belaka. Dedi sudah memberikan arahan yang baik, namun diperlukan mekanisme evaluasi berkala dan audit kinerja yang transparan. Masyarakat tidak hanya butuh janji, tapi bukti kehadiran negara yang responsif dan adil.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa yang dimaksud dengan Operasi Aman Nusa I dan II?
Operasi Aman Nusa I fokus pada pencegahan dan penanganan gangguan kamtibmas, sementara Aman Nusa II khusus untuk penanggulangan bencana. Keduanya berlangsung secara simultan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Mengapa Polri lebih mengutamakan pencegahan?
Karena berdasarkan pengalaman, tindakan represif seringkali terlambat dan menimbulkan korban lebih banyak. Pencegahan dianggap lebih efektif dan efisien dalam mengurangi dampak bencana dan konflik sosial.

3. Bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam upaya pencegahan?
Masyarakat diimbau untuk melaporkan potensi bencana atau gangguan keamanan ke aparat terdekat, aktif dalam kegiatan kebencanaan, dan tidak menyebarkan hoaks di media sosial. Partisipasi sipil sangat diperlukan untuk memperkuat deteksi dini.