Harga Beras Naik, Mentan Amran Bongkar Kartel Penggilingan: 161 Ribu Penggilingan Kecil Terancam Mati

Ringkasan Singkat

• Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada 161 ribu penggilingan kecil dengan kapasitas 100 juta ton, namun hanya 65 juta ton yang digiling, sementara penggilingan besar membangun kapasitas baru 50 juta ton, menyisakan hanya 15 juta ton untuk penggilingan kecil.
• Penggilingan besar mampu membeli gabah dengan harga lebih tinggi (Rp6.000–Rp7.000/kg) dan menjualnya sebagai beras fortifikasi hingga Rp26.000/kg, dengan selisih keuntungan sekitar Rp13.000/kg, meski temuan lab menunjukkan label fortifikasi sering tidak mengandung vitamin yang diklaim.
• Harga beras terus merangkak naik: rata-rata di penggilingan Rp14.213/kg (Agustus), naik 5,52% year-on-year; sementara pemerintah menghentikan penyerapan gabah di atas Rp6.500/kg agar swasta bergerak, dan mengusulkan menjual stok CBP Bulog sebagai premium agar tidak menumpuk.

Jakarta – Peta persaingan di lini hilir beras kembali menjadi sorotan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik bisnis penggilingan besar yang agresif mengancam kelangsungan 161 ribu penggilingan kecil. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Amran memaparkan bahwa kapasitas total penggilingan kecil mencapai 100 juta ton, sementara produksi gabah yang digiling hanya sekitar 65 juta ton. “Artinya ini saja sudah cukup, jangan diganggu,” tegasnya.

Namun, di sisi lain, penggilingan besar terus membangun pabrik baru dengan kapasitas tambahan 50 juta ton. Akibatnya, porsi yang tersisa untuk penggilingan kecil hanya 15 juta ton. Amran memperingatkan, “Kalau ini beli, ini mati.” Ketimpangan ini diperparah dengan kemampuan penggilingan besar membeli gabah di atas harga pasar, yakni Rp6.000–Rp7.000 per kg, kemudian menjualnya sebagai beras fortifikasi dengan harga mencapai Rp26.000 per kg. Perhitungan kasar menunjukkan margin keuntungan bisa tembus Rp13.000 per kg.

Yang lebih mengkhawatirkan, Amran mengungkapkan temuan laboratorium bahwa beras berlabel fortifikasi tersebut kerap tidak mengandung vitamin yang diklaim. Pola ini mirip dengan kasus sebelumnya di mana beras medium dijual dengan label premium. Badan Pangan Nasional (Bapanas) masih memproses temuan ini dan data sedang dilengkapi untuk tindakan lanjut.

Di tengah tekanan harga, Amran mengusulkan agar sebagian stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 5 juta ton diolah dan dijual sebagai beras premium. Langkah ini, menurutnya, perlu dibahas dalam rapat koordinasi terbatas agar stok Bulog tidak menumpuk. “Ini justru menguntungkan Bulog,” ujarnya. Pemerintah saat ini hanya menyerap gabah saat harga di bawah Rp6.500/kg; di atas level itu, penyerapan dihentikan agar swasta kembali berperan.

Data dari BPS menunjukkan harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp14.213/kg pada Agustus, naik 1,32% dari bulan sebelumnya dan 5,52% secara tahunan. Di tingkat eceran, harga rata-rata Rp15.641/kg, naik 0,42% month-to-month dan 2,77% year-on-year. Sebanyak 132 kabupaten/kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga beras.

Analisis Pakar

Kasus yang diangkat oleh Mentan Amran bukan sekadar isu teknis rantai pasok, melainkan cerminan dari kegagalan struktural dalam tata kelola pangan nasional. Dari perspektif ekonomi makro, persaingan tidak sehat antara penggilingan besar dan kecil menciptakan oligopsoni yang memiskinkan petani sekaligus merugikan konsumen. Penggilingan besar dengan modal kuat mampu menawarkan harga lebih tinggi di hulu, lalu memonopoli akses ke pasar ritel modern dengan label premium atau fortifikasi yang kerap semu. Petani terperangkap dalam pilihan semu: menjual ke penggilingan besar dengan harga yang lebih baik memang menguntungkan jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan mematikan ekosistem penggilingan kecil yang menjadi penyerap utama gabah di musim panen. Ketika penggilingan kecil gulung tikar, petani kehilangan alternatif dan harga di tingkat petani justru akan ditekan di luar musim panen — sebuah siklus yang semakin menguatkan kekuatan pasar segelintir korporasi.

Lebih jauh, praktik fortifikasi palsu yang diungkap Amran adalah bentuk greenwashing dan penipuan konsumen yang terstruktur. Jika label premium atau fortifikasi tidak sesuai kandungan, maka itu adalah pelanggaran hak konsumen dan regulasi pangan. Ini menambah daftar panjang praktik bisnis yang tidak etis di industri beras, mulai dari pencampuran beras impor, perubahan label kualitas, hingga klaim gizi yang tidak berdasar. Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Perdagangan seharusnya melakukan uji acak berkala, bukan menunggu laporan dari menteri. Kepercayaan konsumen adalah aset yang mahal; ketika beras premium yang dibeli dengan harga Rp26.000 per kg ternyata tidak lebih bergizi dari beras medium, maka seluruh rantai nilai beras Indonesia kehilangan kredibilitas.

Dari sisi kebijakan, usulan Amran untuk mengubah stok CBP menjadi beras premium patut diwaspadai. Di satu sisi, langkah itu bisa mengurangi biaya penyimpanan Bulog dan menghasilkan pendapatan tambahan. Namun di sisi lain, intervensi langsung negara di pasar premium justru dapat mengganggu sinyal harga dan persaingan usaha. Apakah Bulog akan menjadi pesaing baru bagi penggilingan besar, atau justru menjadi alat untuk menjaga stabilitas harga? Tanpa aturan yang jelas dan transparansi penjualan, langkah ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan penggilingan kecil melalui program kemitraan, akses kredit lunak, dan bantuan teknologi pascapanen, bukan sekadar menyulap stok menjadi komoditas premium. Inflasi beras yang masih di atas 5% secara tahunan menunjukkan bahwa kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan operasi pasar belum efektif mengendalikan lonjakan.

Yang paling mendesak adalah reformasi tata kelola rantai pasok beras secara menyeluruh. Pemerintah perlu mendorong koperasi dan penggilingan kecil untuk bersinergi membentuk skala ekonomi yang lebih kompetitif, misalnya melalui klaster regional. Selain itu, penguatan sistem informasi harga di tingkat petani dan konsumen harus menjadi prioritas, agar transparansi harga tercipta dan praktik kartel mudah terdeteksi. Tanpa keberanian membongkar kepentingan di balik penggilingan besar, kebijakan pangan kita akan terus berjalan di tempat, sementara petani dan konsumen membayar harga yang lebih mahal dari sekadar angka di pasaran.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa harga beras naik terus meskipun stok beras pemerintah mencapai 5 juta ton?
  A: Kenaikan harga dipicu oleh beberapa faktor: pertama, biaya produksi dan logistik yang meningkat; kedua, permainan harga oleh penggilingan besar yang membeli gabah dengan harga tinggi lalu menjual beras dengan markup besar, terutama untuk produk premium dan fortifikasi; ketiga, kebijakan penyerapan beras pemerintah yang hanya aktif saat harga di bawah Rp6.500/kg, sehingga saat harga tinggi, intervensi tidak optimal.
• Q: Apa itu beras fortifikasi dan apakah benar tidak mengandung vitamin?
  A: Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral (seperti zat besi dan seng) untuk meningkatkan gizi. Namun, Mentan Amran mengungkapkan bahwa uji laboratorium menunjukkan sejumlah produk berlabel fortifikasi tidak mengandung vitamin yang diklaim, sehingga bisa dianggap sebagai penipuan label. Konsumen disarankan untuk lebih kritis dan mengecek izin edar serta hasil uji BPOM.
• Q: Apa dampak jika penggilingan kecil mati terhadap harga beras di konsumen?
  A: Jika penggilingan kecil gulung tikar, konsentrasi pasar akan semakin tinggi di tangan segelintir penggilingan besar. Hal ini berpotensi menciptakan monopoli/oligopoli yang dapat menaikkan harga beras secara sewenang-wenang, karena petani kehilangan akses ke pembeli alternatif dan konsumen kehilangan pilihan. Dalam jangka panjang, daya tawar petani melemah, produksi tidak stabil, dan harga eceran cenderung lebih tinggi dan volatil.