Target Manufaktur Selangit Tapi Anggaran Dicekik: Mengapa Kemenperin Minta Tambahan Rp 1,72 Triliun?

Ringkasan Singkat

• Pagu anggaran Kemenperin merosot tajam dari Rp4,53 triliun pada tahun 2023 menjadi hanya Rp2,01 triliun untuk tahun anggaran 2027.
• Menteri Perindustrian mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun guna mendanai program-program strategis non-operasional.
• Pemangkasan anggaran ini dinilai kontradiktif dengan target pertumbuhan sektor manufaktur yang dipatok melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini tengah menghadapi dilema fiskal yang cukup serius menjelang tahun anggaran 2027. Di tengah ambisi besar pemerintah untuk menggenjot kontribusi sektor manufaktur, ruang gerak kementerian ini justru semakin terjepit akibat pemangkasan anggaran yang terjadi secara terus-menerus.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, membawa persoalan krusial ini ke meja hijau legislatif dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (31/8/2026). Agus memaparkan potret buram penurunan anggaran Kemenperin yang sangat kontras dengan beban target penguatan industri nasional yang kian berat.

"Pada tahun 2023, pagu Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp4,53 triliun dan terus-menerus menurun hingga pada tahun 2026 tercatat Rp2,50 triliun. Dan pada tahun 2027, Kemenperin hanya memperoleh pagu sebesar Rp2,01 triliun. Ini artinya ada penurunan sebesar Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026," ungkap Agus di hadapan para anggota dewan.

Dilema Belanja Operasional vs Non-Operasional

Masalah tidak berhenti pada penurunan nominal pagu semata. Struktur internal anggaran Kemenperin juga mengalami tekanan hebat. Kenaikan kebutuhan dasar, seperti belanja pegawai dan biaya operasional birokrasi, secara otomatis memakan porsi terbesar dari anggaran yang sudah minim tersebut. Akibatnya, ruang fiskal untuk program-program pembangunan industri yang bersifat non-operasional menjadi sangat terbatas.

Untuk tahun 2027, pagu anggaran Kemenperin ditopang oleh beberapa sumber pembiayaan. Rinciannya meliputi rupiah murni sebesar Rp1,58 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp79,54 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp315,69 miliar, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp34,63 miliar.

Padahal, Kemenperin telah merancang sejumlah agenda strategis demi menopang pertumbuhan ekonomi. Fokus utama mereka mencakup pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri, penguatan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai rantai pasok global, akselerasi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, hingga peningkatan produktivitas lewat adopsi teknologi dan inovasi.

Atas dasar urgensi tersebut, Kemenperin secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun 2027. "Besarnya agenda pembangunan industri tersebut membuat alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari kata ideal," tegas Agus.

Analisis Pakar

Sebagai seorang ekonom makro, saya melihat fenomena pemangkasan anggaran Kemenperin ini sebagai sebuah paradoks kebijakan yang sangat mengkhawatirkan. Di satu sisi, pemerintah selalu mendengungkan pentingnya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) melalui industrialisasi dan hilirisasi. Namun, di sisi lain, instrumen fiskal yang diberikan kepada motor penggerak sektor tersebut justru terus dikebiri. Bagaimana kita bisa mengharapkan lompatan produktivitas jika modal kerja kementeriannya dipangkas hampir setengahnya dalam kurun waktu empat tahun?

Secara teoretis, sektor manufaktur adalah engine of growth bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Sektor ini memiliki multiplier effect yang sangat tinggi dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan nilai tambah ekspor. Ketika pagu anggaran Kemenperin diciutkan hingga tersisa Rp2,01 triliun, dan sebagian besarnya habis hanya untuk membiayai rutinitas birokrasi (belanja pegawai), maka fungsi stimulus pemerintah terhadap sektor riil praktis lumpuh. Kemenperin akhirnya hanya berfungsi sebagai administrator, bukan lagi sebagai akselerator industri.

Kita juga harus menyoroti agenda hilirisasi yang menjadi program prioritas nasional. Hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya integrasi rantai pasok lokal yang kuat, yang melibatkan industri kecil dan menengah (IKM). Membangun ekosistem ini membutuhkan dana yang tidak sedikit—mulai dari standardisasi, sertifikasi, hingga bantuan teknologi. Jika usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun ini ditolak oleh DPR dan Kementerian Keuangan, maka target pertumbuhan manufaktur di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 hanyalah sebuah angan-angan di atas kertas.

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah pusat harus melihat tambahan anggaran ini bukan sebagai beban belanja (expense), melainkan sebagai investasi strategis (investment). Setiap rupiah yang dialokasikan untuk penguatan industri akan kembali ke kas negara dalam bentuk penerimaan pajak yang lebih besar, devisa ekspor, dan pengurangan angka pengangguran. Sudah saatnya kita konsisten antara retorika politik ekonomi dan realisasi alokasi anggaran.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa anggaran Kementerian Perindustrian terus mengalami penurunan?
A: Penurunan ini disebabkan oleh pengetatan ruang fiskal nasional dan kebijakan realokasi anggaran oleh pemerintah pusat, di mana pagu anggaran Kemenperin merosot dari Rp4,53 triliun pada 2023 menjadi hanya Rp2,01 triliun untuk tahun 2027.

Q: Untuk apa tambahan anggaran Rp1,72 triliun yang diajukan oleh Kemenperin?
A: Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendanai program-program prioritas non-operasional, seperti pengembangan SDM industri, penguatan IKM sebagai rantai pasok, hilirisasi industri berbasis SDA, serta peningkatan teknologi industri.

Q: Apa dampak buruknya jika usulan tambahan anggaran ini tidak disetujui oleh DPR?
A: Jika ditolak, Kemenperin akan kesulitan menjalankan program pembinaan industri karena anggaran yang ada habis untuk belanja operasional dasar (gaji pegawai dan kantor). Hal ini berisiko memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.