Karhutla di Kalimantan Ancaman Tersembunyi bagi Pasokan Unit Karbon BEI

Ringkasan Singkat

• Direktur Utama Jeffrey Hendrik mengingatkan bahwa kebakaran hutan di Kalimantan dapat mengurangi pasokan unit karbon vintage di pasar sekunder.
• Hingga kini dampak langsung belum terasa, namun lembaga terkait akan mengukur implikasi jangka panjangnya.
• BEI telah memfasilitasi perdagangan 1,9 juta ton CO₂e senilai Rp93,8 miliar, sementara SRUK dan Indonesia Forestry Carbon Hub memperkuat infrastruktur pasar karbon nasional.

Jakarta, 28 Agustus 2026 – Direktur Utama Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan dapat mengganggu ketersediaan unit karbon yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia menjelaskan bahwa mekanisme perdagangan karbon di bursa berbasis vintage, yaitu unit karbon yang berasal dari periode produksi tertentu dan tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Karena kebakaran menghanguskan lahan yang menjadi sumber emisi negatif, pasokan unit karbon vintage untuk periode mendatang berpotensi menurun. “Dengan insiden kebakaran saat ini, tentu akan berdampak kepada ketersediaan unit karbon ke depan,” ujar Jeffrey di gedung BEI, Jakarta Selatan.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa hingga kini belum terlihat dampak signifikan pada volume perdagangan di pasar sekunder. Penilaian akhir akan menjadi tanggung jawab lembaga pengawas terkait.

BEI berperan sebagai fasilitator perdagangan sekunder, sementara SRUK menghubungkan pasar dengan kebijakan pemerintah. Hingga akhir Agustus, total perdagangan karbon tercatat 1,9 juta ton CO₂e dengan nilai transaksi Rp93,8 miliar, melibatkan 10 proyek dan 159 entitas pengguna jasa.

Pemerintah juga meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub sebagai pusat perdagangan karbon sektor kehutanan. Empat proyek kehutanan terdaftar, termasuk Sumatra Merang Peatland Project (PT Global Alam Lestari) dan Katingan Peatland Restoration and Conservation Project (PT Rimba Makmur Utama).

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan sanksi kepada enam perusahaan di Kalimantan yang terbukti terlibat dalam karhutla, dengan total area terbakar mencapai 1.511,55 hektare.

Analisis Pakar

Secara makroekonomi, gangguan pasokan unit karbon vintage menandakan risiko struktural bagi pasar karbon domestik. Unit vintage merupakan aset yang bersifat “non‑fungible” dan memiliki umur ekonomis terbatas; penurunan pasokan dapat memicu kenaikan harga karbon di pasar sekunder, terutama bila permintaan dari perusahaan yang wajib memenuhi target emisi tetap kuat.

Lebih jauh, kebakaran hutan meningkatkan emisi CO₂ secara langsung, yang pada gilirannya menurunkan kredibilitas mekanisme offset nasional. Investor institusional yang mengandalkan carbon credit sebagai bagian dari portofolio ESG mereka akan menuntut transparansi dan jaminan suplai yang stabil. Jika BEI tidak dapat menjamin ketersediaan unit vintage, aliran modal hijau ke Indonesia dapat beralih ke pasar internasional yang lebih likuid.

Strategi mitigasi yang dapat dipertimbangkan meliputi diversifikasi sumber unit karbon, misalnya dengan mempercepat registrasi proyek REDD+ baru atau mengintegrasikan kredit karbon berbasis teknologi (mis. carbon capture‑storage). Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, karena setiap hektar yang terbakar tidak hanya mengurangi pasokan karbon, tetapi juga menurunkan nilai aset hutan yang menjadi jaminan kredit.

Terakhir, koordinasi antara BEI, Kemenhut, dan regulator pasar modal harus ditingkatkan. Pengembangan platform data real‑time tentang kebakaran, emisi, dan stok unit karbon dapat membantu pelaku pasar menilai risiko secara lebih akurat, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Bagaimana karhutla memengaruhi harga unit karbon di BEI?
  A: Jika pasokan unit vintage menurun sementara permintaan tetap, harga karbon diperkirakan naik karena kelangkaan aset.
• Q: Apa peran SRUK dalam perdagangan karbon?
  A: SRUK mencatat, memverifikasi, dan melacak kepemilikan unit karbon, memastikan integritas transaksi di pasar sekunder.
• Q: Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang terlibat dalam karhutla?
  A: Ya, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan di Kalimantan yang terbukti menyebabkan kebakaran seluas total 1.511,55 hektare.