Video: Danantara Potong Kerugian BUMN Rp 50 Triliun, Turunkan Jumlah dari 1.074 ke 254 dalam 2 Tahun

Ringkasan Singkat

• Danantara berhasil mengidentifikasi dan menutup kerugian sebesar Rp 50 triliun yang timbul dari 52% BUMN.
• Strategi empat pilar – likuidasi, divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi – menurunkan jumlah BUMN dari 1.074 menjadi 254 unit pada akhir 2026.
• COO Dony Oskaria menegaskan peran BPI Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta – Dalam sebuah wawancara eksklusif di Squawk Box CNBC Indonesia pada Rabu, 26 Agustus 2026, Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, memaparkan capaian ambisius lembaga yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.

Berbasis pada dua pilar utama – Danantara Asset Management sebagai konsolidator dan holding operasional BUMN, serta Danantara Investment Management yang mengelola dana investasi – BPI Danantara menargetkan transformasi struktural sektor publik. Dari total 1.074 perusahaan BUMN yang dipetakan, lebih dari setengah (52%) mencatat kerugian dan inefisiensi yang berkontribusi pada beban fiskal negara sebesar Rp 50 triliun per tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut, tim Danantara mengeksekusi empat langkah kunci: likuidasi entitas yang tidak strategis, divestasi aset non‑inti, konsolidasi unit yang tumpang tindih, serta restrukturisasi operasional dan keuangan. Hasilnya, pada akhir 2026, jumlah BUMN diproyeksikan turun menjadi 254 perusahaan yang lebih ramping, profitabel, dan siap bersaing di pasar global.

Langkah-langkah ini tidak hanya menurunkan beban kerugian, tetapi juga membuka ruang bagi investasi swasta dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Dengan portofolio yang lebih terfokus, BUMN diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai internasional.

Analisis Pakar

Transformasi BUMN yang dipimpin oleh Dony Oskaria menandai titik balik dalam kebijakan ekonomi makro Indonesia. Selama dekade terakhir, BUMN sering menjadi beban fiskal karena manajemen yang kurang efisien dan tumpang tindih mandat. Dengan mengurangi lebih dari setengah entitas yang tidak produktif, pemerintah tidak hanya menghemat Rp 50 triliun, tetapi juga mengurangi risiko moral hazard yang selama ini menghambat reformasi struktural.

Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kualitas eksekusi restrukturisasi. Likuidasi dan divestasi harus diiringi dengan mekanisme transparansi yang kuat, agar tidak menimbulkan praktik korupsi atau penjualan aset di bawah nilai pasar. Konsolidasi BUMN juga menuntut integrasi sistem IT, budaya kerja, dan tata kelola yang seragam – tantangan yang sering terabaikan dalam program serupa di negara lain.

Dari perspektif investasi, penyederhanaan portofolio BUMN membuka peluang bagi investor institusional domestik dan asing. Dengan struktur holding yang lebih jelas, Danantara dapat mengeluarkan sekuritas berbasis aset BUMN yang lebih likuid, memperluas basis pemegang saham, dan menurunkan cost of capital. Ini selaras dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan peran pasar modal dalam pembiayaan pembangunan.

Secara makro, pengurangan beban kerugian BUMN akan memperbaiki neraca fiskal, memberi ruang bagi anggaran belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Namun, pemerintah harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan tujuan sosial BUMN, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi yang memiliki implikasi keamanan nasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak BUMN yang akan tersisa setelah restrukturisasi?
  A: Diproyeksikan menjadi 254 unit pada akhir 2026.
• Q: Berapa nilai kerugian yang berhasil dipangkas?
  A: Sekitar Rp 50 triliun, setara dengan 52% BUMN yang mengalami kerugian.
• Q: Apa peran utama Danantara dalam proses ini?
  A: Danantara berfungsi sebagai konsolidator aset BUMN dan pengelola dana investasi, mengimplementasikan likuidasi, divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.