Destry Damayanti Ungkap Kekuatan Ekonomi RI, Kredit Jadi Tantangan Utama

Ringkasan Singkat

• Ekonomi Indonesia tetap kuat, inflasi terkendali di 2,18% (Agustus 2026) dan defisit fiskal terendah di antara negara‑sejawat.
• Rasio utang pemerintah turun ke 41,26%, menempatkan Indonesia di posisi paling aman dibanding Malaysia, Filipina, dan Thailand.
• Namun pertumbuhan kredit, belanja ritel non‑tunai, dan kredit UMKM masih jauh dari potensi maksimal, menuntut kebijakan moneter yang lebih agresif.

Dalam fit and proper test calon Gubernur Destry Damayanti menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap solid meski tekanan global terus menguji ketahanan. Ia menyoroti tiga pilar utama: pertumbuhan yang berdaya saing, inflasi yang tetap berada dalam target 2,5% ±1%, serta disiplin fiskal yang menghasilkan defisit terendah di antara negara‑sejawat.

Inflasi pada Agustus 2026 tercatat 2,18% YoY, masih berada di dalam rentang target Bank Indonesia (BI). Sementara itu, defisit fiskal terjaga pada level terendah, mencerminkan kebijakan anggaran yang hati‑hati. Rasio utang pemerintah per Juni 2026 hanya 41,26%, menempatkan Indonesia di posisi paling aman dibanding Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Meski indikator makro tampak positif, kredit UMKM, pertumbuhan kredit secara keseluruhan, dan belanja ritel non‑tunai masih jauh di bawah plafon yang tersedia. Destry mencatat bahwa plafon kredit nasional mencapai Rp 2.048 triliun, namun pemanfaatannya baru 21,8%. Ia menekankan bahwa Bank Indonesia harus memperkuat bauran kebijakan, tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga mendorong penyaluran kredit yang lebih agresif untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua dinamika yang saling berinteraksi. Pertama, pencapaian inflasi yang tetap dalam target memberi ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga secara bertahap, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya pinjaman bagi sektor riil. Kedua, rendahnya rasio utang pemerintah membuka peluang fiskal untuk meningkatkan belanja infrastruktur tanpa menambah beban utang yang signifikan.

Namun, tantangan utama terletak pada penyaluran kredit. Plafon yang belum terpakai menunjukkan adanya hambatan struktural—baik dari sisi persepsi risiko bank terhadap UMKM maupun kurangnya inovasi fintech yang dapat mempercepat pencairan dana. Jika BI tidak mengaktifkan instrumen likuiditas yang lebih fleksibel, misalnya melalui penyesuaian reverse repo atau fasilitas khusus untuk kredit mikro, maka potensi pertumbuhan konsumsi domestik akan tetap terhambat.

Selanjutnya, belanja ritel non‑tunai yang masih lemah menandakan bahwa digitalisasi pembayaran belum merata. Pemerintah perlu memperkuat ekosistem pembayaran digital, termasuk memperluas jaringan QRIS dan mengintegrasikan data kredit untuk menurunkan biaya administrasi. Kombinasi kebijakan moneter yang suportif dan reformasi struktural di sektor keuangan akan menjadi kunci untuk mengubah surplus kredit yang belum terpakai menjadi motor pertumbuhan yang nyata.

Terakhir, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus lebih sinergis. Pemerintah dapat menyalurkan stimulus melalui program belanja infrastruktur yang terfokus pada daerah‑daerah dengan penetrasi kredit rendah, sementara BI memastikan likuiditas yang cukup untuk mendukung pembiayaan proyek‑proyek tersebut. Tanpa sinergi ini, risiko “growth without credit” akan terus menggerogoti potensi ekonomi Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa rasio utang pemerintah Indonesia lebih rendah dibanding negara‑sejawat?
  A: Kebijakan fiskal yang disiplin, pengendalian belanja, dan penerimaan pajak yang stabil menjaga rasio utang tetap di bawah 45%.
• Q: Apa yang menyebabkan pemanfaatan plafon kredit nasional hanya 21,8%?
  A: Faktor utama adalah persepsi risiko tinggi terhadap UMKM, kurangnya inovasi fintech, dan prosedur kredit yang masih birokratis.
• Q: Bagaimana BI dapat mempercepat pertumbuhan kredit?
  A: Dengan menurunkan suku bunga acuan, memperluas fasilitas likuiditas khusus untuk kredit mikro, dan mendukung digitalisasi proses penyaluran kredit.