COO Danantara Bongkar Rekayasa Keuangan di BUMN: Ratusan Triliun Rupiah Terselip dalam Laporan

Ringkasan Singkat

• COO Danantara mengungkap praktik rekayasa keuangan yang menutupi kerugian ratusan triliun rupiah di sejumlah BUMN. Transformasi BUMN 2026 menjadi sorotan utama.
• Laporan keuangan yang dipoles menyebabkan keputusan manajerial dan investasi menjadi keliru, meningkatkan risiko kegagalan proyek publik.
• Dony Oskaria menekankan pentingnya akuntan publik yang independen serta transparansi dalam proses impairment untuk memulihkan kredibilitas BUMN. independensi akuntan publik menjadi kunci.

Jakarta – Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Danantara, Chief Operating Officer sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyoroti bahwa rekayasa keuangan telah menjadi "pembungkus" utama yang menutupi kerugian riil di sejumlah perusahaan milik negara. Menurutnya, laporan keuangan yang dipoles membuat kondisi perusahaan tampak lebih sehat daripada realitas, sehingga dewan direksi dan pemangku kepentingan seringkali membuat keputusan strategis yang tidak berdasar.

Oskaria mengungkapkan bahwa beberapa BUMN telah melakukan impairment dengan nilai total mencapai ratusan triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar angka akuntansi; ia mencerminkan aset-aset yang secara signifikan menurun nilainya namun tetap tercatat di neraca, menimbulkan beban tersembunyi pada anggaran negara. "Jika kita tidak mengakui penurunan nilai aset secara tepat, maka kita menipu diri sendiri, investor, dan pada akhirnya wajib pajak," tegas Oskaria.

Selain itu, Oskaria menekankan peran krusial akuntan publik yang harus beroperasi secara independen dan kredibel. Ia menilai bahwa banyak auditor masih terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan internal, sehingga audit yang dihasilkan tidak mampu mengungkapkan fakta sesungguhnya. "Kita butuh auditor yang berani menolak intervensi dan menegakkan standar internasional," pungkasnya.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro dan pengamat pasar keuangan, saya melihat dua implikasi utama dari pernyataan Danantara. Pertama, rekayasa keuangan di BUMN bukan sekadar masalah akuntansi, melainkan ancaman struktural terhadap stabilitas fiskal negara. Ketika aset-aset publik dinilai secara berlebihan, pemerintah cenderung menurunkan alokasi anggaran untuk sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, karena mengira posisi keuangan lebih kuat dari realitas. Ini dapat memicu defisit anggaran yang lebih dalam dan menambah beban utang publik.

Kedua, kredibilitas auditor publik menjadi faktor penentu dalam memulihkan kepercayaan investor domestik dan asing. Jika auditor tidak independen, pasar akan terus menilai risiko BUMN dengan premi risiko yang tinggi, mengakibatkan biaya modal yang lebih mahal. Hal ini pada gilirannya mengurangi daya saing BUMN dalam tender proyek internasional, memperlemah posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Strategi yang harus diambil meliputi: (i) penetapan standar impairment yang selaras dengan IFRS dan pengawasan ketat oleh otoritas pengatur; (ii) pembentukan komite audit independen yang melaporkan langsung kepada Dewan Pengawas BUMN, terlepas dari intervensi politik; dan (iii) peningkatan transparansi melalui publikasi laporan keuangan interim yang dapat diakses publik secara real‑time. Langkah‑langkah ini tidak hanya akan menurunkan risiko moral hazard, tetapi juga membuka ruang bagi reformasi struktural yang dapat meningkatkan efisiensi operasional BUMN.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud dengan impairment di konteks BUMN?
  A: Impairment adalah penurunan nilai tercatat aset karena penurunan nilai pasar atau kegagalan menghasilkan arus kas yang diharapkan, yang harus diakui dalam laporan keuangan.
• Q: Mengapa independensi akuntan publik penting bagi BUMN?
  A: Karena auditor yang independen dapat mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan keuangan tanpa tekanan politik, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor.
• Q: Bagaimana dampak rekayasa keuangan BUMN terhadap perekonomian Indonesia?
  A: Rekayasa keuangan dapat menimbulkan penilaian fiskal yang keliru, meningkatkan defisit anggaran, menambah beban utang, dan menaikkan biaya modal bagi perusahaan negara, yang pada akhirnya mengurangi daya saing ekonomi nasional.