Paradoks Pangan 2026: Pasokan Bulog Melimpah, Mengapa Harga Beras dan Minyakita Masih 'Mencekik' Rakyat?

Ringkasan Singkat

• Harga beras terus melonjak di 132 kabupaten/kota dengan kenaikan tertinggi di Bone Bolango (13,01%), meskipun Bulog mengklaim telah melipatgandakan pasokan harian hingga 8.000 ton.
• Harga rata-rata nasional Minyakita bertengger di angka Rp16.344 per liter, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, dipicu oleh distribusi yang tidak merata di tingkat daerah.
• Kementerian Dalam Negeri mengkritik keras efektivitas distribusi pangan murah, sementara Kementerian Perdagangan mendesak pembenahan rantai pasok domestik sebelum menggelar operasi pasar.

Ada yang tidak sinkron dalam tata kelola pangan kita hari ini. Di satu sisi, pemerintah mengklaim pasokan melimpah dan distribusi telah dilipatgandakan. Namun di sisi lain, realitas di pasar tradisional menunjukkan potret yang bertolak belakang: harga beras dan minyak goreng subsidi masih terus merangkak naik, menjauh dari jangkauan daya beli masyarakat kelas bawah.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa hingga pekan ketiga Agustus 2026, sebanyak 132 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras. Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, mengungkapkan adanya disparitas harga yang sangat lebar antarwilayah. Provinsi Gorontalo mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 7,96 persen. Jika dibedah lebih rinci, Kabupaten Bone Bolango memimpin lonjakan dengan angka fantastis 13,01 persen, disusul Pohuwato (9,70 persen), dan Gorontalo Utara (6,35 persen).

Secara nasional, harga beras medium merangkak naik 0,27 persen dibanding bulan lalu menjadi rata-rata Rp14.520 per kilogram (kg). Sementara itu, beras premium juga terkerek naik 0,23 persen menjadi Rp16.368 per kg. Lonjakan harga ini terjadi di tengah klaim Perum Bulog yang menyatakan telah menggenjot penyaluran beras hingga 7.000-8.000 ton per hari—naik dua kali lipat dibanding periode sebelumnya yang hanya berkisar 3.000-4.000 ton per hari.

Anomali data ini memicu kritik tajam dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam Rapat Koordinasi pengendalian inflasi Daerah, Tomsi mempertanyakan efektivitas dan ketepatan sasaran dari Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi Bulog. "Saya paham penyaluran naik, tapi kenapa harga di 132 daerah justru tetap naik? Apakah distribusinya tidak tepat sasaran? Tolong cocokkan data wilayah yang diintervensi dengan wilayah yang harganya melonjak," tegas Tomsi.

Setali tiga uang dengan beras, nasib minyak goreng subsidi bermerek Minyakita juga setali tiga uang. Meski secara bulanan mengalami penurunan tipis 0,19 persen, harga rata-rata nasional Minyakita masih bertengger di angka Rp16.344 per liter. Angka ini jelas melampaui HET baru yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter, dengan selisih margin mencapai Rp644 per liter.

Kenaikan harga Minyakita tertinggi tercatat di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 8,11 persen, disusul Kota Tual (6,01 persen), dan Palembang (3,33 persen). Kementerian Perdagangan mencatat jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH Minyakita membengkak dari 87 daerah menjadi 90 daerah dalam sepekan terakhir.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak asal-asalan menggelar pasar murah. Menurutnya, pemda harus memastikan pasokan Minyakita mengalir secara kontinu ke pasar rakyat terlebih dahulu, bukan justru dialihkan ke mitra ritel di luar pasar tradisional yang sulit diawasi kepatuhan HET-nya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang ekonom makro, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah 'kurang pasokan', melainkan sebuah kegagalan transmisi kebijakan moneter-riil dan disfungsi rantai distribusi (supply chain mismatch). Ketika Bulog mengklaim telah menggandakan pasokan harian hingga 8.000 ton namun harga di 132 daerah tetap mendaki, ini adalah sinyal kuat adanya sumbatan (bottleneck) di tingkat perantara atau spekulan yang memanfaatkan asimetri informasi pasar.

Kebijakan intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) sering kali bersifat kosmetik dan temporer. Tanpa adanya integrasi data real-time antara Bulog, BPS, dan pemerintah daerah, operasi pasar hanya akan menjadi pemadam kebakaran yang menyemprotkan air di tempat yang salah. Kritik dari Kemendagri sangat valid: ada ketidakcocokan spasial (spatial mismatch) antara lokasi intervensi pangan dengan wilayah yang mengalami defisit pasokan riil.

Terkait Minyakita, kegagalan mempertahankan harga di bawah HET Rp15.700 menunjukkan lemahnya taji pengawasan di lapangan. HET tanpa penegakan hukum (law enforcement) yang tegas hanya akan menjadi 'macan kertas'. Ketika harga pasar konsisten berada di atas HET, insentif bagi produsen untuk memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) akan menurun, dan barang subsidi rentan bocor ke pasar non-target.

Pemerintah harus segera merombak strategi pengendalian inflasi pangan ini. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan pendekatan ad-hoc. Digitalisasi rantai pasok dari gudang Bulog hingga ke pedagang eceran di pasar tradisional mutlak diperlukan. Jika kita gagal membenahi tata kelola distribusi ini, maka inflasi pangan (volatile food) akan terus menjadi hantu yang menggerus daya beli masyarakat dan memperlebar jurang ketimpangan sosial di Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa harga beras tetap naik padahal Bulog mengklaim pasokan sudah dilipatgandakan?
A: Kenaikan harga terjadi karena adanya masalah ketidaktepatan sasaran dalam distribusi (spatial mismatch), tingginya biaya logistik antardaerah, serta adanya sumbatan di rantai distribusi tingkat menengah yang menghambat pasokan sampai ke pasar tradisional secara efisien.

Q: Berapa HET resmi Minyakita saat ini dan berapa harga riilnya di pasar?
A: Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi untuk Minyakita adalah Rp15.700 per liter. Namun, harga rata-rata riil di tingkat nasional saat ini masih berada di atas ketentuan tersebut, yakni mencapai Rp16.344 per liter.

Q: Apa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menstabilkan harga Minyakita?
A: Pemerintah daerah harus memastikan pasokan Minyakita mengalir secara kontinu langsung ke pedagang di pasar rakyat terlebih dahulu sebelum menggelar pasar murah, serta memperketat pengawasan agar pasokan tidak bocor ke pengecer di luar pasar tradisional yang menjual di atas HET.