Praperadilan Gagal, Dokter Tifa Tetap Jadi Terdakwa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Ringkasan Singkat

• Pengadilan Negeri JakartaSelatan menolak gugatan praperadilan dokter Tifa, menyatakan gugur demi hukum.
• Majelis hakim berpendapat bahwa setelah berkas dipindahkan ke JakartaTimur, status Tifa berubah menjadi terdakwa, sehingga tidak berhak mengajukan praperadilan.
• Keputusan ini menutup upaya Tifa menolak pelimpahan kembali dakwaan JPU atas tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi, meski sebelumnya PN Jaktim membatalkan surat dakwaan.

Jakarta, 21 Agustus 2026 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak secara tegas permohonan praperadilan yang diajukan oleh dokter Tifauzia Tyassuma (yang lebih dikenal sebagai dokter Tifa). Keputusan itu menyatakan bahwa gugatan praperadilan “gugur demi hukum” karena Tifa sudah berada dalam posisi terdakwa setelah berkas perkara dipindahkan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hakim praperadilan Sulistyo Muhammad menegaskan bahwa bila Tifa merasa keberatan atas pelimpahan kembali dakwaan, jalur yang tepat adalah mengajukan perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan melalui praperadilan. “Menurut Pasal 75 ayat (5) Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, keberatan harus disampaikan dalam proses persidangan, bukan lewat praperadilan,” ujarnya.

Keputusan ini berakar pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Juli lalu, yang membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Tim. Pembatalan tersebut sempat memberi harapan bahwa proses hukum terhadap dokter Tifa akan terhenti. Namun, enam hari kemudian Kejaksaan kembali melimpahkan berkas ke PN Jakarta Timur, memicu gelombang protes hukum dari tim pembela Tifa.

Dalam sidang praperadilan Jumat (21/8), hakim menilai bahwa setelah berkas resmi berada di pengadilan, status Tifa otomatis menjadi terdakwa. Karena itu, “hak mengajukan praperadilan telah gugur,” tegas hakim, menolak pula eksepsi “Error in Jurisdiction” yang diajukan oleh Kejaksaan.

Dengan penolakan ini, proses persidangan tidak dapat melanjutkan ke tahap pembuktian. Dokter Tifa kini harus menghadapi dakwaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di ruang sidang, sementara upaya hukum alternatifnya telah ditutup.

Analisis Pakar

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan kembali prinsip legalitas yang sering kali terpinggirkan dalam dinamika kasus politik sensitif. Menurut saya, hakim tidak hanya menegakkan prosedur formal, tetapi juga mengirim sinyal kuat bahwa “jalur cepat” melalui praperadilan tidak dapat dipakai untuk menghindari proses persidangan yang sah. Ini penting karena praperadilan seharusnya menjadi mekanisme pengecekan yudisial atas tindakan pengadilan, bukan alat politik untuk menunda atau memutar‑balik proses peradilan.

Namun, ada pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penegakan hukum. Kejaksaan, yang seharusnya menjadi otoritas penuntut, tampak “bermain ping‑pong” dengan memindahkan berkas kembali ke pengadilan setelah sempat dibatalkan. Praktik semacam ini menimbulkan persepsi bahwa proses peradilan dapat dimanipulasi oleh kekuasaan eksekutif, khususnya bila kasus melibatkan tokoh tinggi seperti Presiden. Jika tidak ada kontrol yang ketat, kebijakan “pelimpahan kembali” dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, keputusan hakim menyinggung Pasal 75 ayat (5) KUHAP, yang memang mengatur bahwa keberatan harus disampaikan dalam persidangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua terdakwa memiliki akses atau kemampuan untuk mengajukan perlawanan secara efektif di ruang sidang. Dokter Tifa, meski memiliki tim hukum, tetap berada dalam posisi yang lemah melawan aparat penegak hukum yang memiliki sumber daya lebih besar.

Terakhir, implikasi politik dari kasus ini tidak dapat diabaikan. Tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi menimbulkan dampak reputasi yang luas, dan proses hukum yang tampak “berputar‑putar” dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah – mulai dari penyusunan surat dakwaan hingga keputusan pengadilan – menjadi kunci untuk menjaga legitimasi sistem hukum Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa dokter Tifa tidak dapat mengajukan praperadilan?
  A: Karena setelah berkas perkara dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, statusnya berubah menjadi terdakwa, sehingga hak mengajukan praperadilan sudah gugur demi hukum.
• Q: Apa dasar hukum penolakan praperadilan oleh hakim?
  A: Hakim merujuk pada Pasal 75 ayat (5) Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengharuskan keberatan diajukan dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan lewat praperadilan.
• Q: Apakah keputusan ini mengakhiri kasus ijazah palsu Jokowi?
  A: Tidak. Keputusan hanya menolak praperadilan; proses persidangan terhadap dokter Tifa atas tuduhan ijazah palsu tetap akan dilanjutkan di pengadilan.