Mendagri Desak Pemda Gali Potensi Kerajinan Lokal: Janji Besar atau Sekadar Retorika?

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk menggali serta mengoptimalkan potensi kerajinan khas masing‑masing wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan pada penutupan rangkaian acara ke‑46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang bertema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”, yang digelar di Trans Studio Mall, Makassar, 12 Juli 2024.

Tito menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal budaya, keragaman etnis, dan sumber daya alam yang melimpah—semua faktor yang dapat menjadikan negara ini pemain utama dalam industri kerajinan global. Menurutnya, pasar dunia untuk produk kerajinan mencapai nilai sekitar Rp500 triliun per tahun, namun Indonesia belum masuk dalam sepuluh besar produsen. “Indonesia adalah negara dengan kerajinan paling beragam di dunia,” ujarnya, menambahkan bahwa keunikan ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam rangka mengilustrasikan peluang yang masih terlewat, Menteri mengutip contoh inovasi di Raja Ampat, di mana limbah cangkang mutiara diolah menjadi barang kerajinan bernilai tinggi. Ia menekankan bahwa potensi serupa dapat ditemukan di hampir setiap sudut kepulauan, mulai dari tenun tradisional hingga kerajinan berbahan baku alam lainnya yang kini menjadi incaran kolektor internasional.

Selain menyoroti peluang ekonomi, Tito juga menekankan manfaat sosial: penciptaan lapangan kerja, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelestarian warisan budaya. Ia mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, serta panitia penyelenggara yang, menurutnya, telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua sisi dari seruan ini. Di satu sisi, dorongan pemerintah pusat untuk mengaktifkan Dekranasda memang selaras dengan kebutuhan mendesentralisasikan kebijakan ekonomi kreatif. Namun, tanpa kerangka kerja yang jelas, alokasi anggaran yang transparan, dan mekanisme monitoring yang ketat, seruan tersebut berisiko menjadi slogan kosong yang hanya mengisi agenda politik.

Pengalaman lapangan selama bertahun‑tahun menunjukkan bahwa banyak daerah masih terjebak pada model “kerajinan tradisional” yang tidak terintegrasi dengan rantai nilai modern. Tanpa investasi pada desain, standar kualitas, serta akses pasar digital, produk kerajinan lokal akan tetap terpinggirkan di pasar global yang kompetitif. Pemerintah daerah harus mengubah paradigma dari sekadar melestarikan warisan menjadi menciptakan produk yang dapat bersaing secara internasional.

Selanjutnya, peran Dekranasda harus lebih dari sekadar fasilitator administratif. Mereka perlu menjadi pusat inovasi yang menghubungkan perajin dengan desainer, akademisi, dan investor. Pendekatan kolaboratif ini dapat mengatasi masalah klasik seperti kurangnya akses bahan baku berkualitas, keterbatasan pengetahuan pemasaran, dan hambatan logistik. Tanpa dukungan konkret—misalnya subsidi riset‑pengembangan atau pelatihan digital—potensi yang disebutkan Menteri akan tetap terpendam.

Terakhir, saya mengingatkan bahwa keberhasilan strategi ini tidak dapat diukur hanya dari angka produksi atau nilai ekspor. Indikator yang lebih relevan meliputi peningkatan pendapatan per kapita perajin, pertumbuhan UMKM kerajinan, serta pelestarian teknik tradisional yang terancam punah. Pemerintah harus menyiapkan sistem pelaporan yang dapat diaudit secara independen, agar janji “kerajinan mendunia” tidak berakhir menjadi cerita kosong di arsip sejarah.