Mandiri Mandalika: Wamenpar Luncurkan Akomodasi Sport Tourism, Namun Apa Harga Sebenarnya untuk NTB?

Lombok Tengah (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa meresmikan sebuah akomodasi baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yang diklaim akan memperkuat ekosistem sport tourism di kawasan tersebut. Upacara seremonial yang berlangsung pada Minggu lalu di Sade Social Space, Mandalika, menampilkan janji-janji inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang belum terbukti secara konkret.

Ni Luh menegaskan bahwa “akomodasi baru dan fasilitas olahraga dapat memperkuat pengetahuan pariwisata” serta menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan. Pernyataan tersebut terdengar optimis, namun tidak disertai data konkret mengenai dampak ekonomi yang diharapkan atau mekanisme pengukuran keberhasilan proyek.

Menurut Wamenpar, Mandalika kini menjadi prioritas utama dalam agenda pariwisata nasional, dan pembangunan fasilitas olahraga diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan. “Inovasi ini harus tetap digerakkan, karena kawasan Mandalika ini cukup luas,” ujarnya, seolah mengingatkan bahwa skala proyek tidak menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah.

Namun, di balik retorika tersebut, terdapat pertanyaan kritis: sejauh mana proyek ini akan melibatkan UMKM lokal dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan? Ni Luh menyebutkan dukungan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dalam mengangkat UMKM ke level ekspor, namun tidak ada rincian tentang program pelatihan, akses pasar, atau jaminan kontrak yang dapat memastikan manfaat jangka panjang bagi pelaku usaha kecil.

Pelaksana Tugas Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, mengungkapkan bahwa akomodasi Sade Sport Tourism mencakup 38 kamar, tiga lapangan pedal (pedal sport) dan satu lapangan basket. Ia menekankan bahwa proyek ini akan menyerap tenaga kerja lokal dan menjadi magnet bagi wisatawan sport. “Kami tetap mengutamakan warga lokal dalam penyerapan tenaga kerja,” katanya, namun tidak ada angka pasti mengenai persentase tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan atau standar upah yang dijamin.

Pengembangan sport tourism di Mandalika memang selaras dengan agenda nasional untuk diversifikasi produk pariwisata, terutama menjelang penyelenggaraan MotoGP yang semakin menonjol. Namun, sejarah pembangunan kawasan wisata di Indonesia menunjukkan bahwa proyek megah sering kali berakhir dengan infrastruktur yang tidak terpakai optimal, sementara manfaat ekonomi terpusat pada pihak-pihak luar daerah.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa peluncuran akomodasi ini lebih merupakan langkah simbolik daripada strategi pembangunan yang terukur. Pemerintah belum mengungkapkan studi kelayakan yang memadai, termasuk analisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tanpa transparansi data, klaim “memperkuat perputaran ekonomi” tetap berada di ranah aspirasi.

Selanjutnya, fokus pada sport tourism harus diimbangi dengan kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat lokal. Di banyak destinasi wisata, proyek serupa menimbulkan gentrifikasi, menaikkan harga properti, dan menggeser penduduk asli. Apakah ada mekanisme regulasi yang mencegah fenomena tersebut di Mandalika? Hingga kini, belum ada indikasi kebijakan perumahan terjangkau atau skema kepemilikan bersama bagi warga setempat.

Selain itu, keberlanjutan finansial proyek masih diragukan. Mengingat biaya pembangunan fasilitas olahraga dan akomodasi, pemerintah harus memastikan adanya aliran pendapatan yang stabil, misalnya melalui kontrak jangka panjang dengan penyelenggara event internasional atau program keanggotaan lokal. Tanpa rencana bisnis yang jelas, akomodasi ini berisiko menjadi beban fiskal yang menambah defisit daerah.

Terakhir, saya mengingatkan bahwa Mandalika bukan sekadar arena sport, melainkan ekosistem yang melibatkan budaya, lingkungan, dan komunitas. Pengembangan yang berorientasi pada “inovasi” harus tetap menghormati nilai-nilai lokal dan menjaga kelestarian alam. Jika tidak, Mandalika berpotensi menjadi contoh kegagalan pembangunan pariwisata yang mengutamakan citra di atas kesejahteraan rakyat.