Jepang Gencar Dorong Tepung Beras: Upaya Mengatasi Penurunan Konsumsi Beras yang Mengkhawatirkan

Tokyo – Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF) Jepang meluncurkan kampanye besar‑besar untuk mempopulerkan tepung beras sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan manis. Langkah ini muncul di tengah data resmi menunjukkan penurunan konsumsi beras per kapita yang mencapai titik terendah dalam tujuh tahun terakhir.

Pada awal bulan ini, MAFF menyelenggarakan pameran yang menampilkan 22 produsen dari seluruh negeri. Mereka memamerkan ragam produk – mulai dari kue kering tradisional hingga brownies bergaya Barat – yang mengandung tepung beras dalam proporsi 10% hingga 100%.

Salah satu sorotan adalah Edelweiss Co. dari Amagasaki, Prefektur Hyogo, yang memperkenalkan polvoron, kue kering khas Spanyol, versi Jepang yang menggunakan tepung beras alih‑alih tepung terigu panggang. "Dengan tepung beras, proses pemanggangan dapat dihilangkan dan rasa Jepang dapat disisipkan," ujar juru bicara perusahaan.

Permintaan global terhadap tepung beras memang sedang naik, didorong oleh tren bebas gluten yang dianggap lebih aman bagi penderita alergi gandum. Namun, di Jepang, dorongan ini tampak lebih bersifat kebijakan publik daripada respons pasar alami.

Menteri Pertanian Norikazu Suzuki hadir dalam acara tersebut dan menargetkan peningkatan permintaan tepung beras menjadi 130.000 ton pada 2030 – angka yang hampir dua kali lipat dari perkiraan 2025. "Kami berharap konsumen akan beralih ke tepung beras karena rasanya yang lezat," katanya, sambil menekankan pentingnya edukasi manfaat kesehatan dibandingkan tepung terigu.

Data terbaru dari Organisasi Pendukung Pasokan Beras Stabil (OSRPS) mencatat penurunan konsumsi beras per kapita sebesar 6,1% menjadi 4.435 gram per bulan pada periode yang berakhir Maret 2026. Penurunan ini menandai tren menurun terpanjang dalam satu dekade, memicu kekhawatiran tentang stabilitas pasar beras domestik.

Langkah legislatif juga turut berperan. Pada Juni lalu, DPR mengesahkan RUU revisi Undang‑Undang Pasokan dan Penetapan Harga Pangan Pokok, yang bertujuan mencegah kelebihan produksi beras. Namun, kebijakan tersebut belum terbukti mampu mengembalikan selera makan masyarakat terhadap beras.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua dimensi penting dalam kebijakan ini. Pertama, dorongan pemerintah terhadap tepung beras tampak sebagai upaya jangka pendek untuk menyalurkan surplus produksi beras yang berisiko menimbulkan penurunan harga pasar. Dengan mengalihkan beras ke bentuk olahan, pemerintah berusaha menciptakan nilai tambah tanpa harus menurunkan harga pokok beras yang dapat mengganggu petani.

Kedua, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan konsumsi beras tradisional. Jika konsumen mulai beralih ke produk olahan berbasis tepung beras, maka permintaan akan beras utuh akan terus menurun, memperparah masalah struktural dalam rantai pasok pertanian. Petani kecil yang masih mengandalkan penjualan beras mentah dapat terpinggirkan, sementara produsen industri makanan olahan akan memperoleh keuntungan yang tidak proporsional.

Selain itu, klaim kesehatan terkait bebas gluten masih belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat dalam konteks populasi Jepang. Menggembar‑gemborkan manfaat kesehatan tanpa data yang memadai dapat menimbulkan efek boomerang, terutama bila konsumen kemudian mengalami masalah pencernaan karena perubahan pola makan yang drastis.

Ke depan, saya memperkirakan dua skenario. Jika pemerintah berhasil mengintegrasikan program edukasi yang menyeluruh dan memberikan insentif yang adil bagi petani, maka pasar tepung beras dapat tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus menstabilkan harga beras. Namun, bila kebijakan ini hanya menjadi solusi sementara tanpa dukungan struktural, maka Jepang akan menghadapi krisis pasokan beras yang lebih dalam, memaksa negara untuk mengimpor beras dalam jumlah besar – sebuah paradoks bagi negara yang selama ini mengandalkan kemandirian pangan.

Intinya, dorongan tepung beras bukan sekadar tren kuliner, melainkan refleksi krisis konsumsi beras yang memerlukan solusi holistik, bukan sekadar substitusi produk. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan pasar, kesejahteraan petani, dan keamanan pangan nasional.