Skandal Pemerasan di Sukoharjo: Bupati Etik Tersangka, KPK Sita Harta Rp21,1 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dengan menetapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Tidak bergerak sendirian, Etik diduga kuat berkolaborasi dengan dua orang lainnya dalam skema koruptif ini.

Operasi penindakan ini membuahkan hasil yang fantastis. Tim penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam denominasi rupiah dan mata uang asing, serta sejumlah logam mulia. Total nilai aset yang disita mencapai Rp21,1 miliar, sebuah angka yang mengonfirmasi betapa masifnya praktik lancung yang terjadi di jantung pemerintahan daerah tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan pucuk pimpinan daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Hingga saat ini, KPK masih mendalami peran masing-masing tersangka serta kemungkinan adanya aliran dana yang mengalir ke pihak lain.

Catatan Kritis Budi Santoso: Patologi Kekuasaan di Daerah

Sebagai jurnalis yang telah lama mengendus aroma busuk korupsi di berbagai pelosok negeri, saya melihat kasus Bupati Etik bukan sekadar peristiwa kriminal biasa, melainkan sebuah patologi kekuasaan yang sudah mengakar. Angka Rp21,1 miliar yang ditemukan dalam bentuk tunai dan logam mulia adalah bukti nyata bahwa mekanisme pengawasan internal di Pemkab Sukoharjo telah lumpuh total. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah bisa mengumpulkan harta sebanyak itu dari hasil pemerasan tanpa ada satu pun sistem peringatan dini yang bekerja? Ini adalah kegagalan sistemik.

Pemerasan di lingkungan pemerintah daerah seringkali terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang. Ketika seorang Bupati memiliki kendali penuh atas birokrasi dan perizinan, posisi tersebut kerap disalahgunakan untuk 'memalak' bawahan atau pengusaha yang ingin mengamankan proyek. Ini bukan lagi soal 'keserakahan individu', melainkan tentang budaya kick-back dan upeti yang dianggap lumrah dalam ekosistem politik lokal kita. Jika pola ini terus berulang, maka semangat otonomi daerah hanya akan menjadi kedok bagi para 'raja kecil' untuk memindahkan pusat korupsi dari Jakarta ke daerah.

Saya memprediksi bahwa angka Rp21,1 miliar ini hanyalah 'puncak gunung es'. Sangat jarang sekali praktik pemerasan skala besar berhenti hanya pada tiga orang tersangka. Saya mendesak KPK untuk tidak hanya berhenti pada pengamanan aset, tetapi melakukan follow the money secara agresif. Kita perlu melihat siapa saja yang menikmati hasil pemerasan ini. Apakah ada aliran dana ke partai politik? Atau mungkin ada 'bekingan' yang lebih kuat di tingkat provinsi atau pusat? Tanpa membongkar jaringan pendukungnya, kita hanya memotong dahan, bukan mencabut akar.

Terakhir, kasus ini harus menjadi momentum bagi publik untuk mempertanyakan kembali integritas calon pemimpin daerah. Kita sering terpukau oleh citra 'merakyat' atau janji manis saat kampanye, namun pada kenyataannya, banyak dari mereka yang justru menggunakan kursi kekuasaan sebagai mesin ATM pribadi. Penegakan hukum yang maksimal, termasuk penyitaan seluruh aset hasil korupsi (asset recovery), adalah satu-satunya cara untuk memberikan efek jera. Jangan sampai kasus ini berakhir dengan vonis ringan yang hanya menjadi formalitas hukum, sementara pelaku tetap bisa menikmati sisa harta tersembunyinya.