Polri Simpan Foto Sitaan, Klaim Privasi: Mengapa Bukti Kunci Disembunyikan?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Pada konferensi pers Jumat malam, Polda Metro Jaya menolak menampilkan foto keluarga yang disita dalam rangka penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Kepala Bidang Humas, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan keputusan itu diambil demi melindungi privasi keluarga yang terlibat.

"Kami tidak akan menayangkan foto tersebut karena mengandung unsur privasi yang harus kami jaga," ujar Hermanto. Ia menambahkan bahwa foto-foto itu tetap menjadi barang bukti, namun tidak akan dipublikasikan.

Keputusan ini muncul setelah penggeledahan di 13 lokasi, termasuk sebuah rumah di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menghasilkan penyitaan 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, serta dua bingkai foto keluarga. Barang bukti tersebut kini menjadi bagian penting dalam penyidikan yang melibatkan PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel.

Hermanto menegaskan bahwa proses penyidikan masih bersifat dinamis. "Kami masih membuka kemungkinan memeriksa saksi tambahan dan melakukan penggeledahan di lokasi lain," katanya. Ia menambahkan bahwa agenda pemanggilan saksi berikutnya akan diumumkan setelah tahap teknis selesai.

Namun, keputusan untuk menutup akses publik terhadap foto-foto tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Apakah perlindungan privasi menjadi kedok untuk menutup-nutupi bukti yang dapat mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas? Atau memang ada pertimbangan sah yang mengharuskan penyidik menahan publikasi demi keamanan keluarga?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua sisi dari kebijakan ini. Di satu sisi, perlindungan privasi memang penting, terutama bila melibatkan anggota keluarga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Menyebarluaskan foto-foto pribadi dapat menimbulkan stigma sosial yang tidak adil. Namun, di sisi lain, transparansi adalah pilar utama akuntabilitas lembaga penegak hukum. Menyembunyikan bukti visual yang berpotensi mengaitkan pejabat atau pihak tertentu dengan praktik korupsi dapat menurunkan kepercayaan publik.

Sejarah menunjukkan bahwa penahanan bukti visual sering kali menjadi titik rawan penyalahgunaan. Tanpa mekanisme pengawasan independen, keputusan semacam ini dapat dimanfaatkan untuk menutup-nutupi fakta yang tidak menguntungkan bagi institusi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengawas eksternal—seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Ombudsman—untuk melakukan audit atas keputusan penyidik dalam menahan publikasi bukti.

Selanjutnya, saya memprediksi bahwa tekanan publik dan media akan semakin intensif menuntut keterbukaan. Jika foto-foto tersebut memang mengandung informasi krusial, maka penyidik harus menyediakan cara verifikasi yang dapat diakses oleh lembaga independen tanpa mengorbankan privasi korban. Misalnya, dengan menyajikan foto dalam bentuk redacted atau melalui proses verifikasi tertutup yang melibatkan auditor eksternal.

Terakhir, kasus ini menyoroti kebutuhan reformasi prosedur penanganan barang bukti di kepolisian. Kebijakan yang menggabungkan prinsip privasi dengan transparansi harus diatur secara jelas dalam peraturan internal, sehingga keputusan serupa tidak lagi menjadi ruang gerak subjektif yang menimbulkan spekulasi publik. Hanya dengan mekanisme yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan.