BRIN Gandeng Swasta Kelola Empat Kebun Raya: Janji Konservasi atau Risiko Komersialisasi?

Kemitraan publik‑swasta (PPP) yang diusung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini menjadi model pengelolaan empat kebun raya utama Indonesia: Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Bali. Dalam pernyataan yang disampaikan di Bogor pada Jumat (10 Juli 2026), Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa kolaborasi dengan PT Mitra Natura Raya (MNR) akan memperkuat konservasi, riset, edukasi, serta layanan publik.

Skema ini menempatkan BRIN sebagai penjaga utama fungsi ilmiah—penelitian biodiversitas, konservasi ex‑situ, dan riset lingkungan—sementara MNR mengelola operasional harian kebun raya, termasuk manajemen pengunjung, layanan keramahtamahan, pemasaran digital, serta pengembangan produk wisata kreatif.

Sejak peluncuran pada 2020, lebih dari 13 taman tematik telah direvitalisasi. Program Kultura dan Immerzoa juga diperkenalkan untuk mengemas edukasi budaya serta memanfaatkan teknologi visual imersif dalam menyampaikan siklus hidup tumbuhan dan hewan.

Direktur MNR, Marga Anggrianto, menyatakan bahwa model ini "menyeimbangkan optimalisasi aset, pengembangan bisnis kreatif, dan pelestarian nilai akademik serta lingkungan". Ia menambahkan bahwa aset kebun raya tetap milik negara, sementara manfaat ekonomi dan edukasi diharapkan mengalir ke masyarakat luas.

Pengakuan resmi pun mengiringi kemitraan ini: Kementerian Keuangan mencatat MNR sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP), dan model PPP tersebut dipresentasikan di International Congress on Education in Botanical Gardens (ICEBG) 2025 di Seoul. Lebih lanjut, makalah berjudul Evaluating Public‑Private Partnerships in Indonesian Botanical Gardens: Implications for Conservation and Edu‑tourism mengkaji dampak kolaborasi ini, sementara pada 2026 kebun raya yang dikelola MNR meraih penghargaan ASEAN Tourism Awards.

Analisis Pakar

Di balik narasi optimisme, ada sejumlah pertanyaan krusial yang belum terjawab. Pertama, transparansi keuangan. PPP pada aset publik seperti kebun raya menuntut mekanisme akuntabilitas yang ketat; namun hingga kini belum ada laporan publik yang mengungkap alur dana antara BRIN, MNR, dan pihak ketiga. Tanpa pengawasan yang jelas, risiko "kebun komersial"—di mana profit menjadi prioritas utama—bisa menggerogoti misi konservasi.

Kedua, independensi ilmiah. BRIN tetap memegang peran riset, namun operasional harian kini berada di tangan swasta. Apakah kebijakan pengelolaan pengunjung, penataan ruang, atau komersialisasi produk wisata akan mempengaruhi agenda penelitian? Potensi konflik kepentingan muncul bila keputusan bisnis mengesampingkan kebutuhan ilmiah, misalnya penundaan proyek konservasi demi acara wisata yang lebih menguntungkan.

Ketiga, keberlanjutan sosial‑ekonomi. MNR menjanjikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, namun belum ada data terperinci tentang penciptaan lapangan kerja, pelatihan, atau distribusi pendapatan. Tanpa mekanisme inklusif, proyek ini berisiko menjadi enclave elit yang mengabaikan komunitas lokal, yang justru menjadi pemangku kepentingan utama dalam pelestarian flora.

Keempat, standar konservasi. Kebun raya merupakan laboratorium hidup bagi spesies terancam. Pengalihan tanggung jawab operasional kepada pihak swasta harus disertai audit reguler oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa standar perawatan, reproduksi, dan perlindungan tidak terkompromi demi estetika wisata.

Secara keseluruhan, model PPP ini menawarkan peluang inovatif bagi pengelolaan aset negara, namun keberhasilannya sangat bergantung pada mekanisme kontrol yang transparan, partisipasi publik, dan penegakan regulasi yang tegas. Jika tidak, apa yang dimulai sebagai upaya modernisasi dapat berujung pada komersialisasi berlebihan yang mengorbankan tujuan utama kebun raya: melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia untuk generasi mendatang.