Festival Cokelat 4.0 Gunungkidul: Ambisi Hilirisasi Kakao atau Sekadar Panggung Pariwisata?

Gunungkidul, Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar Festival Cokelat 4.0 dengan klaim bahwa acara tersebut menjadi katalisator hilirisasi komoditas kakao sekaligus menggerakkan sinergi antara pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun, di balik sorotan media, pertanyaan kritis muncul: apakah festival ini benar‑benar menyalurkan nilai tambah bagi petani kakao, atau sekadar menjadi panggung promosi wisata yang menguntungkan pihak tertentu?

Bupati Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa festival ini membuktikan “kualitas unggul” kakao lokal dan menegaskan peran petani sebagai ujung tombak hilirisasi. Ia juga mengutip pidato Soekarno tahun 1963 tentang pentingnya gotong‑royong dalam pertanian. Pernyataan tersebut terdengar heroik, namun tidak disertai data konkret tentang peningkatan pendapatan petani atau volume produksi yang telah tertransformasi menjadi produk bernilai tinggi.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menambahkan bahwa Festival Cokelat 4.0 bukan sekadar agenda pariwisata, melainkan upaya memanfaatkan potensi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark secara berkelanjutan. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana integrasi antara geopark dan industri kakao akan dijalankan tanpa menimbulkan konflik lahan atau degradasi lingkungan.

Berbagai pihak menilai bahwa festival ini masih berada pada tahap simbolik. Selama tiga hari acara, hanya sedikit produsen lokal yang berhasil menandatangani kontrak dengan perusahaan pengolah besar. Sebagian besar stan menampilkan produk premium yang diproduksi oleh perusahaan luar daerah yang memanfaatkan citra “kakao Gunungkidul” tanpa melibatkan petani setempat secara adil.

Selain itu, data resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa produktivitas kakao per hektar masih berada di bawah rata‑rata nasional, sementara biaya produksi terus meningkat akibat fluktuasi harga pupuk dan tenaga kerja. Tanpa intervensi kebijakan yang menyasar peningkatan produktivitas dan akses pasar, festival ini berisiko menjadi acara satu kali yang tidak meninggalkan jejak ekonomi yang signifikan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai Festival Cokelat 4.0 lebih merupakan showcase politik daripada strategi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah tampaknya mengandalkan citra “kualitas unggul” tanpa menyentuh akar masalah: kurangnya infrastruktur pasca‑panen, akses pembiayaan mikro, dan dominasi perantara yang menekan margin petani. Tanpa reformasi struktural, hilirisasi akan tetap terhambat, dan manfaat festival akan terakumulasi pada pelaku industri menengah‑ke‑atas.

Selanjutnya, integrasi antara geopark dan agribisnis harus diatur dengan ketat. Geopark seharusnya melindungi keanekaragaman hayati dan warisan geologi, bukan menjadi lahan komersial yang mengorbankan ekosistem. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengikat perusahaan pengolah kakao untuk berkontribusi pada program konservasi dan pelatihan petani lokal.

Jika festival ini ingin menjadi titik balik, langkah selanjutnya harus melibatkan transparansi kontrak, audit independen atas alur nilai tambah, serta program pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas kebun kakao. Hanya dengan mengubah festival menjadi platform akuntabilitas, bukan sekadar festival kuliner, maka harapan akan hilirisasi yang inklusif dapat terwujud.

Prediksi saya, tanpa kebijakan yang menegakkan keadilan distribusi nilai tambah, Festival Cokelat 4.0 akan kembali menjadi agenda tahunan yang menghasilkan foto Instagram, bukan perubahan ekonomi yang nyata bagi petani Kakao Gunungkidul.