Prabowo ngagugat yén nu nyulut karusuhan téh pangkhianat: Naon maksud sajati nu disumputkeun dina pidato Poé Koperasi Nasional?

Jakarta, 12 Juli 2026 – Saé pa peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Prabowo Subianto, Wali Negara Republik Indonesia, ngundang seruan tajam menuduh para pemimpin sing ngatur aksi merusak atawa mbakari fasilitas umum sebagai pengkhianat. Kalimat itul ilang di tengah peningkatan ketegangan politik pasca Pemilu 2024, di mana sebutan kelompok warga liyane lagi nyedot taktik vandalisme sebagai bentuk protes.

Neng pidiéyahuan, Prabowo tegas menegaskan penting nya persatuan lintas partai: “Perbeda partai aya masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalo kalah mau mbakari‑mbakari. Itu bangsa apa ita?” Ia tambah, “Pemimpin sing menjerat‑jerat mbakari di Republik ini, ita adalah pemimpin pengkhianat.” Kalimat itul nggak cuma menyinggung tokoh‑tokoh oposisi, tapi jugo menyinggung jaringan politik sing selalu beroperasi di balik layar.

Presiden tegaskan bahwa dia udah mencalonkan diri lima kali, ngalami empat kerugian, tapi dia tak pernah menuntun pendukungnya untuk melakukan aksi kekerasan. “Saya maju lima kali, empat kali kalah. Gak pernah saya suruh anak buah saya mbakari‑mbakari. Demo aja aya, tapi aku nggak suruh. Aku datang pelantikan lawan, aku hormat, aku ucapkan selamat.” Kalimat itul nampak ngidini citra dia sebagai pemimpin yang mendukung sportivitas politik, sekaligus nggilang tuduhan bahwa dia memanfaatkan sentimen massa untuk kepentingan pribadi.

Prabowo jugo menyinggung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), sing pada Pilpres 2024 ada di kubu lawan. “Ini Gus Imin, dulu sama aku, pas itu udah tidak sama, tapi nggak ada masalah, krn dalam hati beliau, beliau juga pengen yang terbaik untuk Indonesia.” Dengan nyoroti kerja sama lintas kubu, Prabowo nyobrol mau bentuk pemerintah koalisi yang inklusif, padahal realitas politik di dalamnya masih penuh persaingan kepentingan.

Penutup pidato tegas menekankan penting nya kritik konstruktif: “Kita terima kritik. Kritik itul bagus. Itu artiné koreksi, waspada.” Tapi di balik retorika terbuka itul, pertanyaan besar tetep menggantung: siapa sebenarnya yang dimaksud Prabowo dengan sebutan “pemimpin pengkhianat”? Apakah ia menargetkan tokoh oposisi tertentu, atawa apakah ia mengacu pada jaringan kriminal‑politik sing selama ini memanfaatkan kerusuhan untuk mengendalikan narasi publik?

Analisis Pakar

Seperti saksi investigasi yang udah menelusuri dinamika politik Indonesia for ora dua dekade, aku nampak pernyataan Prabowo bukan cuma seruan moralitas, melainkan strategi naratif ngkonsolidasikan legitimasi presiden di tengah krisis kepercayaan publik. Dengan menyebut lawan politik sebagai “pengkhianat”, aku nyobrol nyengkau dualisme moral: pemerintah sebagai penjaga stabilitas, padahal oposisi digambarkan sebagai ancaman keamanan nasional.

Strategi itul punya dua lapisan risiko. Pertama, bisa memperdalam polarisasi, memaksa pihak‑pihak sing ora sealigned ngargap tuduhan itul secara defensif, which nglerak potensi aksi‑aksi ekstrim di lapangan. Kedua, retorika anti‑kerusuhan ini menutup ruang dialog kritis, krn kritik yang sah bisa didekati sebagai “penghasutan”. Di tengah Indonesia yang masih rentan soal dinamika sektarian, pake istilah “pengkhianat” perlu diwenehkan luwih cetha.

Kemudian, klaim Prabowo soal “hukum karma” bagi para penghasut menunjukkan kepercayaan pada sistem hukum yang belum terbukti. Sampai sini, aparat penegak hukum belum bisa menjerat tokoh‑tokoh sing nyata nyedot kerusuhan, padahal ada bukti video atawa saksi. Jika pemerintah nggak bisa menindaklanjuti tuduhan itul lewat proses hukum yang transparan, retorika moralitas bakal jadi propaganda politik semata.

Terakhir, pernyataan Prabowo soal keterbukaan terhadap kritik perlu diujicak di praktik. Sampai mana pemerintah bakal menanggapi kritik sing menyoroti kebijakan ekonomi, HAM, atawa kebijakan luar negeri yang kontroversial? Jika kritik itul diabaikan atau dibungkam, narasi “kita satu bangsa” bakal kehilangan substansi, jadi jadi slogan kosong. Karena itu, masyarakat sipil, media, atawa lembaga pengawas harus tetep menuntut akuntabilitas konkret, bukan cuma kata‑kata retoris sing mengaburkan realitas politik Indonesia.