Potensi Emas Rp500 Triliun Terabaikan: Tito Karnavian Desak Pemda Segera Bangun 'Kekaisaran' Kerajinan Lokal

JAKARTA - Di tengah gemuruh perekonomian global yang serba digital, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melempar 'bom' data yang sekaligus menjadi tamparan keras bagi para kepala daerah di Tanah Air. Dalam acara penutupan HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Makassar, Sulawesi Selatan, Tito dengan gamblang membeberkan ironi menyakitkan: Indonesia, negara dengan keragaman budaya terkaya di dunia, justru tertinggal dalam perburuan pangsa pasar kerajinan global yang nilainya mencapai Rp500 triliun per tahun.

Fakta bahwa Indonesia belum masuk jajaran 10 besar produsen kerajinan dunia adalah sebuah paradoks yang memalukan. "Kita memiliki keunggulan yang sulit ditandingi, yakni the most diverse handicraft in the world, namun potensi ini belum tergali secara optimal," tegas Tito, sebagaimana dikutip dari pernyataannya, Minggu (28/7). Mantan Kapolri ini tidak sekadar meminta, ia mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dekranasda untuk bangkit dari tidur panjang.

Tito menekankan bahwa langkah ini bukan hanya soal estetika atau pelestarian budaya semata, melainkan sebuah darurat ekonomi. Dengan menggali potensi lokal—seperti contoh brilian pengolahan limbah cangkang mutiara di Raja Ampat menjadi produk bernilai tinggi—Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja masif dan memperkuat sektor UMKM. Pasar global terbuka lebar, namun tanpa strategi yang tepat dan eksekusi yang keras dari tingkat daerah, potensi emas ini hanyalah menjadi angka dalam statistik.

Pertemuan di Makassar tersebut dihadiri oleh sederet nama besar, termasuk Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, hingga Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah sinyal bahwa momentum ekonomi kreatif berbasis lokal harus segera dikapitalisasi menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Opini Mendalam: Di Balik Seruan Mendagri, Ada Jurang Pemisah Antara Retorika dan Eksekusi

Sebagai jurnalis yang telah lama mengawasi roda perputaran birokrasi di negeri ini, pernyataan Mendagri Tito Karnavian tersebut adalah alarm bahaya yang seharusnya tidak dianggap sebagai sekadar instruksi rutin. Angka Rp500 triliun adalah bukit emas yang sedang kita duduki, namun ironisnya, kita seringkali sibuk mengimpor barang-barang murah yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri dengan kualitas jauh lebih unggul. Pertanyaan kritisnya adalah: mengapa kita tertinggal?

Jawabannya terletak pada mentalitas birokrasi kita yang masih sering terjebak dalam euforia seremonial. Dekranasda, yang seharusnya menjadi inkubator bisnis bagi para perajin, kerap kali hanya berfungsi sebagai ajang pameran tahunan atau kegiatan sosial semata. Banyak kepala daerah yang lebih gemar memotong pita pembukaan acara daripada duduk bersama perajin untuk memecahkan masalah klasik: permodalan, akses pasar, dan standarisasi kualitas. Contoh limbah cangkang mutiara di Raja Ampat yang disebut Tito adalah fenomena langka; di banyak daerah lain, potensi serupa justru terbuang sia-sia karena kurangnya inovasi dan kepedulian pengambil kebijakan.

Selain itu, kita harus berhenti bermimpi bahwa 'keunikan' saja cukup untuk menjual. Pasar global itu kejam. Mereka tidak hanya membeli kain tenun karena motifnya indah, mereka membeli cerita, kualitas jahitan, ketepatan waktu pengiriman, dan branding yang profesional. Tanpa intervensi serius dari Pemda untuk menyediakan infrastruktur digital, pelatihan manajemen modern, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), para perajin lokal akan terus menjadi penjual kaki lima di pasar global, sementara pihak lain yang memanen keuntungan maksimal.

Prediksi saya, jika instruksi Mendagri ini hanya berhenti pada tingkat surat edaran tanpa ada sanksi atau insentif yang jelas bagi daerah, maka lima tahun ke depan kita akan masih mendengar cerita yang sama: Indonesia kaya raya, tapi rakyatnya miskin. Kita butuh revolusi mental di sektor ini. Pemda harus berhenti berperan sebagai 'pengawas' dan mulai berperan sebagai 'venture capital' atau 'business partner' bagi UMKM. Jangan biarkan potensi Rp500 triliun itu direbut oleh negara lain yang jauh lebih kreatif mengemas budaya kita sendiri.