Presiden Lebanon Bersikeras Lanjutkan Negosiasi dengan Israel: Kontroversi Memanas di Tengah Serangan Militer

Beirut – Pada Jumat (10/7), Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan proses negosiasi dengan Israel, meski mendapat sorotan keras dari berbagai faksi politik dalam negeri. Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan Baabda saat bertemu delegasi blok parlemen Pasukan Lebanon yang dipimpin oleh Ketua Partai Samir Geagea.

"Mengapa rakyat Lebanon harus terus menanggung beban perang yang dipicu oleh kepentingan aktor eksternal?" tanya Aoun, menyoroti penderitaan warga sipil yang telah menelan lebih dari 4.300 korban jiwa sejak awal Maret. "Saya menjamin tidak akan mundur dari keputusan untuk bernegosiasi," tegasnya, menambahkan bahwa setiap langkah diplomatik akan disertai penjelasan transparan kepada publik.

Aoun menolak menanggapi kritik yang menganggap dialog langsung dengan Israel tidak sah, menegaskan bahwa Lebanon pernah melakukan perundingan dengan negara tetangga itu sejak 1949. Ia menambahkan bahwa kerangka kerja yang diusulkan, yang disponsori Amerika Serikat pada 26 Juni, bertujuan memulihkan hak Lebanon melalui jalur diplomatik, asalkan Israel mematuhi ketentuan yang disepakati.

Namun, posisi Aoun tidak diterima secara universal. Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qassem, menuduh perjanjian tersebut sepenuhnya menguntungkan Israel dan menuntut agar Lebanon kembali ke jalur negosiasi tidak langsung. Sementara itu, pemimpin Druze Walid Jumblatt menyebut kerangka kerja itu sebagai "perjanjian sepihak yang dipaksakan oleh Israel" dan menegaskan bahwa perdamaian yang melibatkan Israel tidak realistis.

Meski ada perjanjian penarikan pasukan Israel secara bertahap, laporan media Lebanon mencatat bahwa serangan militer Israel masih berlangsung. Penyerangan rumah warga di kota Khiam dan ledakan bahan peledak di Taybeh menambah beban psikologis bagi penduduk Lebanon yang sudah terpuruk.

Negosiasi yang sedang berlangsung melibatkan dua zona percontohan yang belum ditentukan, dengan harapan dapat mengakhiri pendudukan Israel di wilayah selatan Lebanon—sebuah wilayah yang telah dikuasai sejak perang 2023-2024 dan bahkan lebih lama lagi.

Analisis Pakar

Keputusan Aoun untuk tetap melanjutkan dialog dengan Israel menandai titik kritis dalam politik Lebanon yang terfragmentasi. Di satu sisi, upaya diplomatik ini dapat menjadi jalan keluar bagi krisis kemanusiaan yang telah melanda negara selama berbulan‑bulan; di sisi lain, ia berisiko memperdalam polarisasi internal, terutama dengan Hezbollah yang memiliki pengaruh signifikan di wilayah selatan dan secara historis menolak segala bentuk kontak langsung dengan Israel.

Jika kerangka kerja yang disepakati dapat diimplementasikan secara konsisten, Lebanon berpotensi mengembalikan kedaulatan teritorialnya dan mengurangi tekanan militer yang terus-menerus. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Israel masih melakukan operasi militer, yang menandakan kurangnya komitmen dari pihak Israel untuk menghormati perjanjian. Tanpa jaminan keamanan yang kuat, negosiasi ini berisiko menjadi simbol politik semata, bukan solusi substantif.

Strategi Aoun juga harus dilihat dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Iran, yang menjadi patron utama Hezbollah, kemungkinan akan memanfaatkan setiap kegagalan negosiasi untuk memperkuat narasi anti‑Israel di kawasan. Sementara itu, Amerika Serikat, sebagai mediator, memiliki kepentingan untuk menstabilkan front lini Israel‑Lebanon demi mengurangi eskalasi yang dapat meluas ke wilayah lain di Timur Tengah.

Prediksi saya, jika tekanan internasional—terutama dari negara-negara Barat—meningkat untuk menegakkan perjanjian, Lebanon dapat melihat penarikan sebagian pasukan Israel dalam enam bulan ke depan. Namun, tanpa adanya mekanisme verifikasi yang independen, risiko terjadinya pelanggaran kembali akan tetap tinggi, menempatkan Aoun pada posisi yang sangat rapuh antara menegakkan kedaulatan nasional dan menenangkan kekuatan internal yang menentang dialog dengan Israel.