Ironi Jantung Ekonomi Bali: Capaian Sensus Ekonomi Denpasar Tertinggal Jauh di Bawah Rata-Rata

DENPASAR – Sebuah kontradiksi tajam terlihat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Bali. Di saat Bali secara kolektif dipuji oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI karena melampaui rata-rata nasional, pusat denyut ekonomi pulau tersebut, Kota Denpasar, justru menjadi titik terlemah dalam pencapaian data.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa progres SE 2026 di Bali telah mencapai 43,35 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 42,75 persen. Namun, prestasi provinsi ini tertutup oleh rapor merah di tingkat kota, khususnya Denpasar.

“Yang paling rendah ternyata di Kota Denpasar, di tempat kita berada. Ini mungkin perlu menjadi perhatian kita,” tegas Amalia saat memberikan keterangan di Denpasar, Sabtu.

Data menunjukkan disparitas yang mencolok antarwilayah di Bali. Sementara Kabupaten Buleleng memimpin dengan capaian impresif mencapai 54,95 persen, Kota Denpasar justru terpuruk di posisi terbawah dengan progres hanya 31,38 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain seperti Gianyar (32,27%), Badung (36,65%), hingga Karangasem (51,07%).

Menyikapi stagnasi di ibu kota provinsi ini, BPS RI mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi serius. Amalia menekankan pentingnya penggunaan dashboard pemantauan real-time yang memungkinkan pengawasan hingga level kecamatan, bahkan pelacakan posisi petugas di lapangan secara langsung.

“Kami memberikan hak akses khusus untuk para kepala daerah, sehingga Pak Gubernur bisa ikut memantau progres pencapaian SE di daerahnya,” tambahnya.

Catatan Kritis Budi Santoso: Mengapa Denpasar 'Macet' di Tengah Gemuruh Data?

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika birokrasi dan ekonomi di Indonesia, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan sebuah alarm keras bagi tata kelola data di pusat ekonomi Bali. Sangat ironis ketika Denpasar, yang merupakan episentrum perdagangan, jasa, dan administrasi Bali, justru menjadi wilayah dengan progres terendah. Pertanyaannya: Apakah ini murni kendala teknis lapangan, atau ada resistensi sistemik dari pelaku usaha di Denpasar terhadap pendataan pemerintah?

Kita harus jujur bahwa di kota besar seperti Denpasar, kompleksitas usaha jauh lebih tinggi daripada di Buleleng atau Karangasem. Banyak usaha skala menengah-besar yang mungkin merasa terganggu dengan proses sensus, atau bahkan ada ketakutan laten terkait sinkronisasi data pajak. Jika pemerintah daerah hanya mengandalkan dashboard digital tanpa melakukan pendekatan persuasif dan strategis kepada komunitas pengusaha, maka angka 31,38 persen itu tidak akan melompat secara signifikan. Teknologi pelacakan petugas (GPS) memang canggih, namun data yang akurat tidak lahir dari sekadar 'petugas yang hadir di lokasi', melainkan dari kejujuran dan keterbukaan responden.

Lebih jauh lagi, keterlambatan ini berisiko menciptakan blind spot dalam pengambilan kebijakan ekonomi Bali ke depan. Sensus Ekonomi adalah fondasi bagi perencanaan pembangunan. Jika data dari Denpasar—yang merupakan penggerak utama PDRB Bali—tidak lengkap atau terlambat, maka potret ekonomi Bali secara keseluruhan akan terdistorsi. Kita tidak bisa membangun strategi ekonomi berbasis data jika data dari jantung kotanya sendiri masih 'setengah matang'.

Saya memprediksi jika intervensi Gubernur dan Wali Kota Denpasar tidak segera menyentuh akar permasalahan—seperti kurangnya jumlah enumerator yang kompeten atau rendahnya tingkat kepercayaan pelaku usaha—maka Bali hanya akan menjadi 'juara di atas kertas' karena terbantu oleh angka tinggi dari kabupaten lain, sementara kebijakan ekonomi di pusat kotanya akan berjalan tanpa kompas yang akurat. Pemerintah daerah jangan hanya menjadi penonton dashboard; mereka harus turun ke jalan dan memastikan bahwa setiap unit usaha di Denpasar merasa bahwa sensus ini adalah untuk kepentingan mereka, bukan sekadar formalitas statistik negara.