Target 40 Ribu Kopdes Merah Putih 2026: Apakah Ini Janji Kosong atau Solusi Nyata untuk Ekonomi Desa?

Jakarta, 9 Juli 2026 - Pemerintah menyasar ambisi mencatat 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) aktif beroperasi hingga akhir 2026, sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonoman desa. Namun, di balik angka tersebut, pertanyaan munakah kelayakan target ini serta kesiapan sumber daya manusia menjadi sorotan kritis.

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan bahwa pemerintah kini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik koperasi, tetapi juga menyiapkan SDM yang mampu mengelola KDMP secara profesional. Salah satu langkah kunci adalah pelatihan manajerial terstruktur bagi calon manajer, yang akan dilaksanakan pada 17–31 Juli 2026. "Kami ingin memastikan mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola koperasi secara profesional sejak awal," ujar Farida.

Menurutnya, keberhasilan program KDMP tidak hanya bergantung pada tersedianya bangunan atau sarana, tetapi juga pada kualitas pengelola yang menjalankan kegiatan usaha. Pelatihan ini mencakup tata kelola koperasi, pengelolaan usaha, hingga aspek pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Namun, realita di lapangan mengungkapkan bahwa dari 35.870 titik pembangunan koperasi yang terverifikasi, hanya 15.500 unit yang telah rampung 100 persen, sementara 20.000 lainnya masih dalam proses konstruksi.

Pemerintah terus mempercepat berbagai tahap pelaksanaan program, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kapasitas SDM. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta risiko penyalahgunaan dana tetap menjadi beban. Apakah target 40.000 koperasi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa.

Analisis Pakar: Antara Harapan dan Realita

Target 40.000 Kopdes Merah Putih pada 2026 tampak menggiurkan, tetapi jika dilihat dari data terkini, angka tersebut justru memunculkan keraguan. Dari 35.870 titik pembangunan yang telah terverifikasi, hanya 15.500 unit yang rampung—artinya, 57% koperasi masih dalam proses konstruksi. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus menyelesaikan 24.500 unit dalam waktu kurang dari setahun, atau sekitar 67 unit per hari. Angka yang ambisius, apalagi jika tidak didukung infrastruktur pendukung yang memadai.

Di sisi lain, fokus pada pelatihan manajerial terstruktur adalah langkah yang tepat, tetapi tidak otomatis menjamin keberhasilan. Sejarah program serupa seperti Program Independensi Koperasi (PIK) atau Program Pengembangan Koperasi (PPK) menunjukkan bahwa banyak koperasi gagal berkelanjutan karena kurangnya pendampingan pasca-pelatihan. Tanpa mekanisme evaluasi dan pemantauan yang ketat, risiko terjadinya proyek 'kopdar' (koperasi darurat) semakin besar. Apalagi jika pelatihan hanya dilakukan dalam waktu singkat (17–31 Juli 2026), apakah cukup untuk membekali calon manajer dengan kompetensi yang dibutuhkan?

Kita juga perlu mempertanyakan apakah program ini benar-benar berpihak pada masyarakat desa. Banyak koperasi yang dibangun tanpa melibatkan aktor lokal secara aktif, sehingga menghasilkan produk yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata. Selain itu, tanpa adanya insentif keuangan yang jelas bagi anggota, koperasi bisa jadi hanya menjadi simbol tanpa arti. Di tengah ketimpangan ekonomi antar wilayah, program ini harus memastikan distribusi yang adil, bukan hanya menekankan kuantitas.

Dari perspektif politik, target ini juga bisa jadi alat legitimasi untuk memperkuat narasi pemerintah dalam rangka pemilu mendatang. Namun, jika tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel, program KDMP berisiko menjadi alat untuk mengkonsolidasikan dukungan politik melalui alokasi dana yang tidak teraudit. Kritik terhadap program serupa di masa lalu menunjukkan bahwa tanpa pengawasan independen, dana publik bisa jadi hanya mengalir ke kalangan tertentu. Kita perlu waspada agar target 40.000 koperasi tidak hanya menjadi angka yang indah di papan nama, tetapi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.