Iran Siap Membatalkan MoU Islamabad Jika AS Tak Penuhi Janji: Dilema Diplomasi yang Memanas

Teheran – Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, memperingatkan pada Jumat bahwa pelanggaran berulang Amerika Serikat terhadap Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Islamabad dapat memaksa Iran menilai perjanjian tersebut batal. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi ketegangan antara kedua negara.

"Iran tetap berkomitmen pada implementasi MoU, dengan syarat AS juga menepati kewajibannya," ujar Iravani kepada wartawan. "Jika Washington terus mengabaikan komitmen, Iran tidak lagi terikat untuk melaksanakan bagianannya."

MoU yang ditandatangani pada 18 Juni 2024 secara resmi mengakhiri permusuhan bersenjata yang dimulai sejak 28 Februari 2024. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, pada 8 dan 9 Juli, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Iran, mengklaim tindakan tersebut sebagai respons atas pembatasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Iran membalas dengan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, sekaligus menuduh Washington melanggar perjanjian.

Menurut Iravani, tindakan AS merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan melanggar pasal pertama MoU, yang menegaskan bahwa kedua belah pihak harus menghentikan permusuhan dan menahan diri dari penggunaan kekuatan. "Washington memikul tanggung jawab internasional penuh atas konsekuensi hukum dan politik yang timbul dari tindakan melanggarnya," tegasnya.

Di tengah ketegangan, media Amerika Axios melaporkan bahwa perundingan lanjutan antara kedua negara diperkirakan akan digelar minggu depan di Swiss. Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump (catatan: pernyataan ini berasal dari sumber yang belum terverifikasi) mengklaim bahwa Amerika Serikat telah sepakat melanjutkan proses negosiasi atas permintaan Tehran, meskipun ia menyatakan bahwa gencatan senjata telah berakhir.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika geopolitik Timur Tengah selama lebih dari satu dekade, saya melihat peringatan Iravani bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan sinyal strategis yang menandakan perubahan paradigma dalam kebijakan luar negeri Iran. Selama bertahun‑tahun, Tehran mengandalkan pendekatan “keterbukaan terbatas”—menjaga komitmen internasional sambil menuntut kepastian keamanan dari pihak lawan. Namun, kegagalan AS untuk menepati MoU menggerakkan Tehran ke posisi yang lebih tegas: menolak menjadi pihak pasif dalam perjanjian yang tidak seimbang.

Jika Amerika Serikat terus melanggar kesepakatan, konsekuensi yang paling mungkin adalah Iran akan mengaktifkan kembali mekanisme “balas dendam terukur” yang selama ini disembunyikan di balik diplomasi. Ini bukan hanya soal balas dendam militer, melainkan juga penggunaan alat diplomatik—seperti menggalang dukungan di forum multilateral, memperkuat aliansi dengan Rusia dan China, serta memanfaatkan jaringan energi untuk menekan ekonomi AS melalui fluktuasi harga minyak.

Lebih jauh lagi, kegagalan MoU menimbulkan risiko domino bagi stabilitas kawasan. Negara‑negara di sekitar Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, sudah merasakan ketegangan yang memicu lonjakan harga energi dan mengganggu jalur perdagangan maritim. Jika Tehran memutuskan untuk menganggap MoU batal, kita dapat menyaksikan eskalasi yang melibatkan tidak hanya militer, tetapi juga perang informasi dan siber, yang pada gilirannya memperburuk ketidakpastian global.

Prediksi saya, dalam skenario terburuk, Amerika Serikat akan berusaha menegosiasikan kembali MoU dengan menambahkan klausul yang lebih menguntungkan bagi dirinya—misalnya, memperluas zona penegakan di Selat Hormuz atau menuntut inspeksi militer Iran. Tehran, yang kini berada dalam posisi tawar yang lebih kuat karena dukungan regional dan internasional, kemungkinan akan menolak syarat‑syarat tersebut, memicu kembali siklus permusuhan yang telah lama dihindari. Sementara itu, komunitas internasional, khususnya PBB, harus mengambil peran lebih proaktif dalam menengahi konflik ini, bukan sekadar menjadi saksi bisu atas pelanggaran yang berulang.

Kesimpulannya, peringatan Iravani menandai titik kritis dalam hubungan AS‑Iran. Jika tidak ada perubahan sikap dari Washington, MoU Islamabad berisiko menjadi dokumen yang hanya tersimpan dalam arsip, sementara ketegangan di Teluk akan terus mengancam keamanan regional dan kepentingan ekonomi global.

Trump Buka Pintu Negosiasi dengan Iran dan potensi dampaknya terhadap pasar minyak global menjadi sorotan utama dalam konteks pelanggaran MoU ini. Selain itu, peran mediasi Indonesia dan Iran dalam menciptakan jalur negosiasi yang bebas dari tekanan AS juga patut dicermati sebagai upaya alternatif untuk menstabilkan situasi.