Diplomasi di Tengah Geopolitik Tegang: Indonesia dan Iran Tawarkan Jalur Mediasi Dunia yang ‘Bebas dari Tekanan AS’

Di tengah memanasnya konflik global—dari perang di Gaza hingga ketegangan Laut Tiongkok Selatan dan ancaman fragmentasi tatanan multilateral—Indonesia dan Iran menandatangani kembali komitmen politik luar negeri yang tak hanya retorika: menjadi kekuatan mediasi yang berani menawarkan alternatif terhadap dominasi kekuatan tunggal.

Dalam pertemuan di Mashhad, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi tidak hanya menyepakati peningkatan kerja sama bilateral. Mereka secara eksplisit mengangkat isu-isu krusial yang kerap diabaikan dalam forum-forum Barat: penghormatan terhadap kedaulatan nasional, penyelesaian sengketa tanpa intervensi militer, serta penolakan terhadap praktik sanksi sepihak yang merusak rakyat sipil.

Pertemuan ini berlangsung di sela-sela upacara penghormatan terakhir bagi mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei—seorang tokoh yang selama 36 tahun menjadi simbol resistensi terhadap hegemoni Barat. Kehadiran delegasi Indonesia, yang mencakup pimpinan MPR dan tokoh ormas Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah, bukan sekadar simbolisasi solidaritas. Ini adalah pernyataan politik yang sangat disengaja: bahwa Indonesia tidak lagi puas dengan peran sebagai ‘penyedia suara netral’ semata, melainkan mulai membangun strategic autonomy—kemandirian strategis—dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya.

Sugiono secara terbuka mendorong optimalisasi mekanisme bilateral, termasuk melalui dialog parlemen dengan Ketua Majelis Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Ini menandai transisi dari kerja sama yang bersifat protokoler ke yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Artinya, Indonesia mulai membangun jaringan kelembagaan yang tidak bergantung pada personalitas pemimpin semata.

Yang paling menarik, Iran secara tak langsung memberikan pengakuan diplomatik yang jarang diberikan: Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei di Makam Imam Reza. Ini bukan kebetulan. Dalam logika diplomasi Timur Tengah, penghormatan terhadap tokoh spiritual-politik sering kali menjadi ukuran seberapa besar pengaruh dan kepercayaan suatu negara di mata elite berkuasa. Indonesia, yang selama ini dianggap ‘terlalu moderat’ oleh beberapa pihak di Timur Tengah, kini mulai menunjukkan bahwa moderasi bukan berarti lemah—melainkan kecerdasan taktis dalam membangun jembatan.

Opini Mendalam: Indonesia sebagai ‘Jembatan Global Selatan’—Mimpi atau Strategi Geopolitik yang Sedang Dibangun?

Pertemuan Sugiono-Araghchi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas: keruntuhan kredibilitas sistem multilateral yang selama ini diklaim sebagai penjaga perdamaian. PBB terus gagal mencegah pembantaian di Gaza, Dewan Keamanan terjebak dalam veto AS-Rusia-Tiongkok, dan NATO semakin terlihat sebagai alat ekspansi Barat. Di tengah kevakuman ini, negara-negara Global Selatan mulai mencari alternatif—bukan sekadar menolak, tapi membangun arsitektur baru yang berbasis pada prinsip non-intervensi, keadilan prosedural, dan penghormatan terhadap keragaman peradaban. Iran dan Indonesia, meski memiliki perbedaan signifikan dalam sistem pemerintahan dan orientasi ideologis, sama-sama merasakan bahwa ‘netralitas aktif’ ala Indonesia adalah model yang bisa diadopsi untuk menyeimbangkan kekuatan.

Namun, ini bukan tanpa risiko. Keterbukaan Indonesia terhadap Iran—terutama dalam konteks isu HAM, kebebasan sipil, dan perlakuan terhadap minoritas—akan memicu tekanan dari negara-negara Barat, terutama Uni Eropa dan AS. Jika Indonesia hanya mengandalkan retorika ‘bebas aktif’ tanpa meletakkan fondasi kebijakan yang konsisten dan berbasis nilai universal—seperti hak asasi manusia yang inklusif—maka upaya ini bisa dianggap sebagai realpolitik berkedok moralitas. Indonesia harus berani mengambil posisi yang jelas: apakah ia ingin menjadi ‘jembatan’ yang benar-benar menghubungkan dua dunia yang berbeda, atau hanya menjadi alat tawar dalam permainan geopolitik besar-besaran? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi aktor yang berpengaruh di abad ke-21, atau sekadar saksi bisu dari kehancuran tatanan dunia yang semakin terpecah.

Lebih jauh, kita harus mengakui bahwa Indonesia sedang menguji batas-batas ‘netralitas’ dalam era pasca-Perang Dingin yang kedua. Netralitas yang tidak didasari oleh kekuatan ekonomi, kemampuan militer defensif, dan kapasitas diplomasi yang tajam—akan mudah diabaikan. Kita perlu membangun strategic capacity: kemampuan untuk menawarkan solusi konkret—bukan sekadar menyatakan keprihatinan—seperti mediasi konflik, bantuan kemanusiaan yang netral, atau kerja sama teknologi hijau yang membebaskan negara-negara miskin dari ketergantungan energi fosil. Jika tidak, ‘bebas aktif’ akan menjadi retorika kosong yang hanya bergema di forum-forum internasional, tanpa dampak nyata bagi rakyat yang teraniaya di Gaza, Myanmar, atau Yaman. Indonesia punya peluang sejarah: bukan sebagai penengah yang ‘dipinjamkan’ oleh Barat atau Timur, tapi sebagai kekuatan moral yang lahir dari akar nusantara. Tapi peluang itu tidak akan bertahan lama jika kita terus memperlakukan diplomasi sebagai urusan teknis, bukan sebagai seni membangun peradaban yang beradab.