Drama Bahasa Inggris 'Putri Mandalika' Jadi Sorotan di Open House Sekolah Rakyat: Antara Harapan Pendidikan Gratis dan Politik Populisme

Open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat pada Jumat, 10 Juli 2026, berubah menjadi panggung megah bagi para siswa yang menampilkan ragam seni, termasuk mikro‑drama berbahasa Inggris berjudul Putri Mandalika. Penampilan yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan pejabat Kementerian Sosial lainnya, sekaligus menjadi ajang promosi kebijakan pendidikan gratis yang digulirkan oleh pemerintah.

Drama yang dipentaskan mengisahkan legenda Mandalika dengan narasi berbahasa Inggris: “Long ago, in Lombok, there lived a beautiful and wise princess named Mandalika.” Kostum warna-warni dan kepercayaan diri siswa menambah nilai estetika, namun di balik sorotan seni terdapat agenda politik yang lebih besar.

Selain drama, siswa menampilkan yel‑yel, tarian tradisional, pencak silat, paduan suara, puisi, dan pidato tiga bahasa asing. Penampilan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter dan keterampilan praktis.

Gus Ipul dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 11 Juli, menyatakan, "Alhamdulillah anak‑anak kami setelah satu tahun belajar kini lebih percaya diri, semangat, dan sudah ada yang berprestasi." Ia menekankan bahwa sekolah ini tidak membuka pendaftaran reguler, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menargetkan keluarga desil satu.

Penekanan pada penjangkauan aktif ini, menurut Gus Ipul, merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan. "Manfaatkan kesempatan ini sebagai persembahan dari Bapak Presiden Prabowo," pungkasnya, sambil mengingatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk tidak melakukan penyimpangan.

Sejumlah orang tua, seperti Jannah—ibu seorang anak nelayan—menyambut baik program ini. "Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo karena anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak," ujarnya. Jannah mewakili ribuan keluarga yang mengandalkan bantuan pemerintah untuk mengakses pendidikan gratis.

Saat ini, lima titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di Nusa Tenggara Barat, tersebar di Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa. Pembangunan gedung permanen dijadwalkan selesai bulan ini, yang diharapkan akan menambah jumlah siswa secara signifikan.

Analisis Pakar

Di balik kemeriahan open house, ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apakah Sekolah Rakyat benar‑benar mampu mengatasi kesenjangan pendidikan atau sekadar menjadi alat politik bagi pemerintahan yang ingin menambah poin popularitas menjelang pemilu? Program penjangkauan berbasis DTSEN memang terkesan inklusif, namun tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, risiko "pemberian bantuan selektif" dan potensi korupsi tidak dapat diabaikan. Pengawasan ketat yang disebutkan oleh Menteri Sosial harus diimplementasikan secara independen, melibatkan lembaga pengawas eksternal, bukan hanya otoritas internal yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

Selanjutnya, kualitas pendidikan yang dijanjikan masih menjadi misteri. Menyajikan pertunjukan seni memang mengesankan, namun tidak serta‑merta menjamin standar akademik yang memadai. Apakah kurikulum yang diterapkan memenuhi standar nasional? Bagaimana kompetensi guru yang ditugaskan di sekolah‑sekolah rintisan ini? Tanpa data transparan tentang hasil belajar, angka kelulusan, dan penempatan kerja, klaim "anak‑anak yang tangguh" tetap bersifat retoris.

Politik populisme juga tampak jelas dalam retorika yang mengaitkan program ini dengan nama Presiden Prabowo. Menggunakan nama kepala negara sebagai “persembahan” dapat menimbulkan ekspektasi tidak realistis dan menutup ruang kritik. Jika program ini gagal memenuhi janji, konsekuensinya bukan hanya pada reputasi pemerintah, melainkan pada generasi muda yang menjadi korban kebijakan yang tidak berkelanjutan.

Ke depan, saya menilai bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat bergantung pada tiga faktor kunci: (1) transparansi alokasi dana dan hasil evaluasi independen; (2) penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan; dan (3) integrasi kurikulum lokal dengan standar nasional tanpa mengorbankan kualitas. Jika semua ini dapat terwujud, program ini berpotensi menjadi model pendidikan inklusif di Indonesia. Namun, bila hanya menjadi panggung politik, maka drama "Putri Mandalika" akan menjadi satu lagi contoh retorika kosong yang mengaburkan realitas tantangan pendidikan di daerah‑daerah terpencil.