Wamen Komdigi Warnai Humas: AI Boleh, Etika Wajib – Ancaman Disinformasi Menggoyang Industri PR

Jakarta, 11 Juli 2026 – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa profesi hubungan masyarakat (Humas) tidak dapat mengabaikan standar etika ketika mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam praktiknya. Pernyataan itu disampaikan pada pembukaan Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 yang digelar di ANTARA Heritage Center, Jakarta, sebagai persiapan menuju konferensi utama pada 17‑18 Oktober di Surakarta.

"Humas menghadapi tantangan besar: mengadopsi AI secara bertanggung jawab, selaras dengan kode etik, sekaligus mencontohkan praktik terbaik dalam komunikasi publik," ujar Nezar kepada delegasi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas). Ia menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital secara penuh mendukung penyelenggaraan konvensi tersebut dan mengajak Perhumas menjadikan forum ini sebagai arena diskusi isu‑isu kontemporer, terutama dampak AI terhadap profesi.

Nezar menyoroti dua sisi pedang AI. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat proses produksi konten, analisis data, dan personalisasi pesan. Di sisi lain, AI juga menjadi alat bagi aktor jahat untuk menyebarkan disinformasi, misinformasi, fitnah, bahkan ujaran kebencian melalui platform digital. "Kebisingan informasi kini begitu deras, dan batas antara fakta dan fiksi semakin kabur," tegasnya.

Menurutnya, peran Humas menjadi krusial dalam menahan arus hoaks yang mengancam stabilitas sosial. "Kepercayaan publik kini menjadi komoditas paling mahal. Humas harus menjadi penjaga kepercayaan, bukan sekadar penyampai pesan," tambah Nezar.

Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menanggapi dengan optimisme. Ia menyebut Kick Off Konvensi sebagai langkah awal memperkuat masa depan profesi Humas di era yang dipercepat oleh AI dan aliran informasi tanpa batas. "Reputasi yang dibangun bertahun‑tahun dapat runtuh dalam hitungan menit. Di sinilah Humas berperan strategis," kata Boy.

Konvensi 2026 mengusung tema "Humas sebagai Daya Bangsa, Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Bangsa" (A Festival of Trust and Influence). Acara ini akan mempertemukan praktisi, akademisi, media, pemangku kepentingan, dan generasi muda untuk memperkuat kepercayaan sebagai modal utama kemajuan bangsa.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika media selama dua dekade, saya melihat pernyataan Nezar Patria bukan sekadar retorika politik, melainkan panggilan darurat bagi industri Humas yang selama ini terjebak dalam zona nyaman. AI memang menawarkan efisiensi, namun tanpa kerangka etika yang kuat, teknologi ini dapat menjadi senjata destruktif yang memperparah krisis kepercayaan publik. Kasus penyebaran deep‑fake yang menargetkan tokoh politik pada 2024 menjadi contoh nyata bagaimana AI dapat memanipulasi persepsi massa dalam hitungan detik.

Ketergantungan pada algoritma juga menimbulkan risiko bias yang tersembunyi. Jika Humas mengandalkan AI untuk menilai sentimen publik tanpa memahami konteks budaya dan linguistik Indonesia yang beragam, hasilnya bisa menyesatkan dan memperburuk stereotip. Oleh karena itu, standar etik yang diusung Kementerian harus melampaui sekadar kepatuhan formal; ia harus menjadi pedoman operasional yang mengikat setiap langkah produksi konten, mulai dari kurasi data hingga distribusi akhir.

Selanjutnya, saya memperkirakan bahwa regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam komunikasi publik akan segera muncul, mengingat tekanan publik dan lembaga pengawas. Kementerian Komunikasi dan Digital harus memimpin pembuatan kerangka kerja yang transparan, termasuk audit algoritma, pelaporan penggunaan AI, dan mekanisme remediasi bila terjadi penyalahgunaan. Tanpa mekanisme tersebut, industri Humas berisiko menjadi pion dalam permainan geopolitik informasi, di mana negara‑negara besar memanfaatkan AI untuk memengaruhi opini publik di negara lain.

Terakhir, peran pendidikan tidak boleh diabaikan. Kurikulum jurusan komunikasi harus dirombak untuk memasukkan literasi AI, etika digital, dan manajemen krisis informasi. Hanya dengan membekali generasi baru Humas dengan pengetahuan kritis, Indonesia dapat menegakkan standar etika yang tahan uji di era AI. Jika tidak, kita akan menyaksikan meluasnya fenomena "trust erosion" yang dapat menggerogoti fondasi demokrasi dan stabilitas sosial.