Media Harus Bangun Realitas, Bukan Sekadar Agenda: Kolaborasi Jadi Kunci di Era Digital!
Reza Aditya
Reviewer gadget independen dengan perspektif teknis yang mendalam.

Jakarta, ANTARA - Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menekankan bahwa media massa kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memperkuat peran dalam membangun pemahaman publik melalui narasi yang berbasis fakta. Menurutnya, konsep lama tentang agenda-setting sudah tidak relevan lagi, karena justru membuat publik menjadi pasif.
"Kita bukan lagi menjadi alat atau pelaksana agenda, karena konsep itu sudah kadaluarsa. Media harus beralih ke peran yang lebih progresif, yakni membangun konstruksi realitas yang reflektif terhadap kebenaran," ujar Butarbutar dalam acara Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Sabtu.
Narasi faktual, menurutnya, menjadi kunci untuk menghindari bias informasi dan memastikan publik mendapatkan pemahaman yang mendalam. Media perlu memperkuat sinergi dengan komunitas, aktivis media sosial, serta berbagai elemen masyarakat untuk menyuplai ruang publik dengan konten berkualitas.
"Di era ini, satu-satunya formula yang masih efektif adalah kolaborasi. Tanpa kerja sama, media akan kesulitan menjangkau publik secara inklusif," tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara organisasi profesi dan media nasional untuk memperkuat kemampuan komunikasi publik serta membangun kepercayaan dan persatuan bangsa.
Konvensi yang mengusung tema 'Humas sebagai Daya Bangsa, Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Bangsa' menjadi momentum penting untuk merancang strategi komunikasi di era digital. Wakil Menteri Komunikikasi dan Digital, Nezar Patria, hadir sebagai salah satu pembicara, menegaskan bahwa humas harus menjadi pusat penegasan informasi di tengah arus informasi yang tak terkendali.
Analisis Pakar: Media di Tengah Arus Digital yang Mengguncang Identitas Publik
Di balik sorotan kolaborasi, ada tantangan struktural yang tak bisa diabaikan. Meski kolaborasi antara media, komunitas, dan aktivis media sosial terdengar idealis, praktiknya justru seringkali terhambat oleh ketimpangan sumber daya, kepercayaan terhadap media, serta dominasi algoritma platform digital. Media tradisional, seperti ANTARA, mungkin memiliki jaringan dan kredibilitas, tetapi sering kali dianggap kaku dan kurang responsif terhadap dinamika publik. Sementara aktivis media sosial, meski lebih lincah, kadang terperangkap dalam narasi yang emosional dan kurang diverifikasi.
Bagaimana memastikan kolaborasi ini tidak hanya menjadi retorika? Butarbutar menyebutkan tentang 'konstruksi realitas', tetapi di lapangan, banyak media masih terperangkap dalam pola 'infocekraran'—menyebarkan informasi tanpa konteks atau analisis mendalam. Tanpa kerangka kerja yang jelas, kolaborasi bisa berujung pada 'ekosistem hoax' yang memperparah polarisasi. Misalnya, komunitas lokal mungkin memiliki data lapangan yang kaya, tetapi jika tidak diajarkan metode investigasi yang kritis, informasi yang disampaikan bisa menjadi manipulatif.
Di sisi lain, peran teknologi tidak bisa diabaikan. Platform media sosial memang mempermudah distribusi informasi, tetapi algoritma yang mengutamakan engagement justru menciptakan 'filter bubble' yang memperkuat pandangan sempit publik. Media harus tidak hanya berkolaborasi dengan aktivis, tetapi juga mengkritisi struktur platform yang memicu fragmentasi informasi. Tanpa intervensi kritis terhadap sistem ini, kolaborasi akan hanya menjadi 'kacang lapis' tanpa mengubah kondisi struktural.
Maka, pertanyaannya bukan hanya 'bagaimana media bisa lebih kolaboratif', tetapi 'bagaimana kolaborasi ini bisa menjadi kekuatan untuk membangun realitas yang inklusif dan berpihak pada kebenaran'. Jika media ingin memperkuat kredibilitas, ia harus mengambil peran aktif sebagai 'jembatan' antara berbagai pemangkin informasi, bukan sekadar 'penampung' narasi. Ini memerlukan investasi jangka panjang pada pendidikan media literasi, transparansi proses jurnalistik, serta keberanian untuk menggali isu-isu yang selama ini terpinggirkan oleh agenda utama. Tanpa ini, kolaborasi akan hanya menjadi 'kiasan' di tengah krisis kepercayaan yang mendalam.
BERITA TERKAIT

Skandal Pemerasan di Sukoharjo: Bupati Etik Tersangka, KPK Sita Harta Rp21,1 Miliar

Runtuhnya Benteng 'Orang Dalam': Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU
