Indonesia Tekankan Inklusivitas Pembiayaan Perdagangan dan Digitalisasi QRIS di Forum OKI

Indonesia resmi menegaskan komitmen strategisnya dalam memperluas akses pembiayaan perdagangan inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di tengah dinamika ekonomi global, Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan, memaparkan bahwa sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang nilainya melampaui 500 miliar dolar AS pada tahun 2025. Meskipun bobot ekonominya signifikan, banyak UMKM masih terkendala oleh keterbatasan pemahaman terhadap persyaratan agunan, riwayat kredit, dan mekanisme pembiayaan ekspor, sehingga mereka kesulitan untuk menembus pasar internasional secara efektif.

Dalam pernyataan resminya, Roro menekankan bahwa di era ketidakpastian ekonomi global saat ini, ketersediaan akses pembiayaan perdagangan yang terjangkau dan andal merupakan kunci utama untuk meningkatkan daya saing ekspor negara-negara anggota. Oleh karena itu, pendekatan inklusif dinilai krusial untuk memastikan bahwa para pelaku usaha kecil tidak tertinggal dalam rantai nilai perdagangan global yang semakin kompetitif. Fokus pada kemudahan akses diharapkan dapat menurunkan hambatan birokrasi serta mempercepat proses pendanaan bagi para eksportir pemula.

Rekomendasi Kebijakan COMCEC dan Penguatan Ekosistem Regional

Penekanan ini disampaikan dalam sesi exchange view pada Pertemuan The 42nd COMCEC Ministerial Session di Istanbul, Turki, yang berlangsung pada Senin (2/11). Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia menyambut baik rekomendasi kebijakan yang telah diformulasikan oleh COMCEC Trade Working Group. Fokus utama rekomendasi tersebut meliputi pengembangan solusi pembiayaan berbasis syariah, implementasi penilaian kredit berbasis arus kas (cash flow based credit assessment), digitalisasi dokumen perdagangan, serta penerapan skema penjaminan khusus bagi UMKM. Sebagai langkah lanjutan, Indonesia mendukung kerja sama konkret antarnegara anggota OKI untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perdagangan regional melalui program-program strategis, yang meliputi:

• Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha di bidang perdagangan internasional;
• Sedianya fasilitas pembiayaan bersama (joint financing facility) untuk mendukung likuiditas;
• Penerapan skema jaminan kredit untuk mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman;
• Pengadaan asuransi ekspor yang mampu melindungi para eksportir dari risiko gagal bayar.

Kombinasi instrumen keuangan tersebut dinilai mampu menciptakan jaring pengaman yang lebih kuat bagi UMKM sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perdagangan antarnegara anggota OKI dengan rasa aman yang lebih tinggi.

Digitalisasi Pembayaran Lintas Batas dan Potensi QRIS

Selain aspek pendanaan, Wamendag Roro juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pembayaran lintas batas, khususnya melalui pemanfaatan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transactions/LCT). Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang utama global serta mendongkrak kinerja ekspor UMKM di negara-negara anggota OKI. Seiring dengan pertumbuhan pesat perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), sistem pembayaran digital yang aman, nyaman, dan saling terhubung menjadi prasyarat mutlak. Indonesia memandang bahwa integrasi sistem pembayaran berbasis Quick Response Code (QR-Code) sangat efektif untuk memudahkan transaksi dan memperkuat konektivitas ekonomi regional. Hal ini terbukti dari keberhasilan Indonesia mengembangkan interkoneksi pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara lintas negara. Pengalaman berjalan dengan Malaysia, Singapura, dan Jepang menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam memperluas jangkauan pasar UMKM serta memfasilitasi partisipasi mereka dalam perdagangan elektronik lintas batas yang semakin kompleks dan dinamis.