Wamendagri Ribka Haluk: Pembangunan Papua Wajib Inklusif, Gunakan Pendekatan Geokultural

Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua harus berbasis pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif untuk memastikan dampak yang damai dan berkelanjutan. Pesan ini dilantingkannya di hadapan peserta Pendidikan Reguler Seskoad di Bandung, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan di Papua sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik sosial-budaya serta kondisi geografis yang unik. Ribka menyatakan, tanpa pendekatan ini, risiko ketidaktepatan sasaran program menjadi sangat tinggi.

Ia menekankan bahwa Papua memiliki keragaman suku, bahasa, dan struktur sosial yang harus menjadi acuan utama. "Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian," ujar Ribka dalam seminar tersebut, Selasa (3/11). Ia menambahkan bahwa wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, hingga perbatasan memiliki tantangan tersendiri yang menuntut distribusi logistik dan konektivitas yang disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan kebijakan yang diseragamkan secara rigid.

Pelibatan Multiaktor dan Sinergi Pemangku Kepentingan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ribka mengadvokasi pendekatan multiaktor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. Keterlibatan ini mencakup pemerintah pusat, Pemda, TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, hingga dunia usaha. Ribka menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, di mana aspirasi masyarakat yang sudah dihimpun tidak boleh berubah arah pada saat program diimplementasikan. Ia menambahkan, "Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor." Hal ini penting untuk mencegah ego sektoral yang sering menghambat sinergi pembangunan.

Ribka juga menyoroti pentingnya koordinasi efektif antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus. Menurut dia, kewenangan yang sudah dimiliki Pemda perlu dioptimalkan melalui kolaborasi yang kuat. "Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan," katanya. Ia berharap pendekatan ini menjadi landasan bersama agar pembangunan Papua benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Dampak Kebijakan dan Harapan Ke depan

Implementasi kebijakan yang inklusif ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah yang sulit dijangkau. Dengan mempertimbangkan tantangan transportasi dan distribusi logistik, pendekatan yang tepat akan memastikan akses pelayanan merata di seluruh lapisan masyarakat Papua. Keselarasan antara kebijakan afirmasi pusat dan eksekusi di daerah menjadi kunci untuk menghindari hambatan birokrasi.

Menutup pidatonya, Ribka berharap seluruh unsur dapat menjaga konsistensi agar manfaat program tidak terfragmentasi. Dengan kolaborasi yang solid dan pemahaman geokultural yang kuat, ia yakin bahwa visi Papua yang bermartabat dan berkeadilan dapat terwujud secara nyata. Keberhasilan ini akan menjadi tolok ukur bagi efektivitas tata kelola pemerintahan di daerah kepulauan dan pegunungan Indonesia secara lebih luas.