Skandal Rasisme Guncang Montreal: Tujuh Polisi Dipecat, Kepercayaan Publik Terancam

- Tujuh pegawai Kepolisian Montreal, Kanada, resmi dipecat setelah penyelidikan disipliner internal mengungkap dugaan perilaku rasis dan diskriminatif di dalam institusi.
- Pemecatan ini mencakup dua personel dari Kantor Polisi 21 dan lima lainnya dari Kantor Polisi 39, sebagai respons langsung atas tuntutan akuntabilitas dan supremasi hukum.
- Keputusan tersebut diambil setelah proses investigasi yang panjang, sementara penyelidikan pidana terpisah masih berjalan dengan keputusan dakwaan sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut.
Tujuh pegawai Kepolisian Montreal, Kanada, resmi dipecat setelah penyelidikan disipliner internal mengungkap dugaan perilaku rasis dan diskriminatif di dalam institusi. Kepala Kepolisian Montreal, Fady Dagher, mengumumkan keputusan tegas ini dalam konferensi pers pada Senin, menandai langkah krusial untuk membersihkan citra kepolisian setempat yang tengah dilanda skandal besar. Pemecatan ini mencakup dua personel dari Kantor Polisi 21 dan lima lainnya dari Kantor Polisi 39, sebagai respons langsung atas tuntutan akuntabilitas dan supremasi hukum.
Keputusan tersebut diambil setelah proses investigasi yang panjang, sementara penyelidikan pidana terpisah masih berjalan dengan keputusan dakwaan sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut. Dagher menegaskan sikap nol toleransi institusinya dengan menyatakan, "Kami tidak akan menerima tindakan yang mencoreng institusi." Meskipun pengumpulan bukti membutuhkan waktu lama, ia menekankan bahwa integritas hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap penanganan kasus, terlepas dari status pelaku sebagai aparat keamanan.
Akar Skandal di Kantor Polisi 39 dan Respons Regulator
Skandal ini bermula dari Kantor Polisi 39 yang bermarkas di distrik Montreal-Nord, yang sejak Juni lalu menjadi sorotan setelah 16 polisi diselidiki atas dugaan tindakan bernuansa kebencian terhadap warga kulit hitam dan Arab selama pemeriksaan rutin. Tekanan publik meningkat setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri Quebec memerintahkan dua penyelidikan terpisah terkait seorang polisi yang dituduh mengencingi tunawisma saat mengenakan seragam, serta rekan kerjanya yang diduga melakukan penghinaan rasial. Sorotan juga meluas ke Kantor Polisi 21 yang mencakup wilayah pusat kota, di mana sejumlah personel lain turut terkena sanksi suspensi karena pelanggaran kode etik serupa.
Sebagai respons sistemik, Kepolisian Montreal telah merombak total prosedur internalnya, mencakup perekrutan, pelatihan, promosi, dan mekanisme penyelidikan. Perangkat baru juga diperkenalkan untuk memungkinkan personel melaporkan pelanggaran rekan mereka secara anonim, guna memutus rantai budaya perlindungan terhadap pelaku.
- 16 polisi di Kantor 39 diselidiki atas dugaan kebencian terhadap warga kulit hitam dan Arab.
- 2 penyelidikan khusus diperintahkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Quebec.
- Sistem pelaporan internal baru untuk melaporkan pelanggaran antar-rekan.
Dampak Kepercayaan Publik dan Komitmen Transparansi
Dagher secara terbuka mengakui bahwa kepercayaan publik terhadap kepolisian kini "sangat melemah" akibat rangkaian skandal ini. Menjawab kritik mengapa sanksi baru diterapkan setelah waktu lama, ia menjelaskan bahwa proses investigasi harus memastikan tidak ada celah yang meloloskan pihak lain yang terlibat, sehingga akurasi data menjadi prioritas sebelum eksekusi. Meskipun ia mengakui para korban telah "menunggu terlalu lama", Dagher meyakinkan masyarakat bahwa kepercayaan tersebut dapat dibangun kembali melalui transparansi total. Ia berjanji akan bertindak "tanpa ampun" terhadap sekitar satu persen personel yang secara sengaja merusak seragam kepolisian.
Di sisi lain, kantor kejaksaan Quebec dilaporkan tengah menyelidiki kasus terpisah di mana seorang polisi diduga menghapus bukti kekerasan dalam rumah tangga dari ponsel korban pada 2025. Informasi tambahan mengenai perkembangan kasus-kasus ini diperkirakan akan dirilis pada November mendatang. Langkah-langkah ini menandai titik balik kritis bagi institusi penegak hukum di kota terbesar kedua Kanada dalam upaya memulihkan kredibilitas dan memastikan perlindungan hak asasi seluruh warga masyarakat tanpa memandang ras atau etnis.
BERITA TERKAIT (Dunia)

Korea Utara Tolak Tuduhan FBI Soal Peretasan Binance, Kim Yo Jong Sebut Klaim AS Retorika Absurd

Gelombang Besar Pemilih AS Hadiri TPS Pemilu Sela, Dinamika Politik Global Dipertaruhkan

Lukashenko Dorong Donald Trump Jadi Sekjen PBB untuk Bersihkan 'Rawa-Rawa' Organisasi
