Puan Maharani: Demokrasi Indonesia Wajib Berbasis Keadilan Sosial dan Kesejahteraan, Bukan Sekadar Hak Memilih

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus melampaui sekadar jaminan hak politik, melainkan harus bertransformasi menjadi instrumen yang menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat. Pernyataan ini diucapkan dalam pidato kebangsaan di Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, yang menekankan pentingnya sinergi antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Puan mengingatkan bahwa pengakuan formal terhadap kedaulatan rakyat tidak serta-merta menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan. Berbagai ketimpangan struktural masih menjadi penghambat utama yang membatasi kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak-haknya secara bermakna.

Tantangan Struktural dan Konsentrasi Kekuatan Ekonomi

Menurut Puan, salah satu bahaya laten demokrasi adalah konsentrasi kekuatan ekonomi yang dapat berevolusi menjadi kekuatan politik. Jika dibiarkan, dominasi ekonomi ini berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga menghambat terwujudnya demokrasi yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat.

• Ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi masih membatasi hak rakyat.
• Konsentrasi kekuatan ekonomi berisiko menjadi alat kepentingan kelompok elit.
• Demokrasi politik tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan demokrasi ekonomi.

Oleh karena itu, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kerja sama dalam memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah pembangunan serta menikmati hasilnya secara merata.

Dampak Teknologi Digital dan Arah Kebijakan Demokrasi

Puan juga menyoroti dampak perkembangan teknologi digital yang menghadirkan tantangan baru bagi tata kelola demokrasi. Kemajuan teknologi informasi tidak otomatis menjamin kehidupan yang lebih demokratis, terutama terkait penguasaan data, algoritma, dan infrastruktur digital.

Ia menilai perlu adanya mekanisme pengawasan ketat terhadap pihak yang menguasai teknologi dan algoritma yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat. "Demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat," tegasnya. Puan menutup pidatonya dengan ajakan untuk kembali memperkuat tekad bangsa sejak era kemerdekaan: membangun demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, bukan sekadar kompetisi politik semata.