Pemerintah Targetkan 3 Juta Sertifikat Rumah Gratis bagi MBR di 2027, Didukung Penurunan Bunga PNM

Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk memberikan 3 juta sertifikat rumah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2027. Angka ini melonjak tiga kali lipat dibandingkan program serupa yang berjalan tahun ini dengan target 1 juta sertifikat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa inisiatif strategis ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian PKP dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tidak hanya fokus pada legalitas aset, pemerintah juga memperkuat daya beli keluarga dengan mendorong dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Langkah nyata dalam penguatan ekonomi keluarga ini ditandai dengan penurunan bunga pembiayaan PNM secara drastis dari 22 persen menjadi hanya 8 persen. “Sertifikatnya diberikan gratis, ekonomi keluarganya dibantu supaya usahanya maju, rumahnya dibedah,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi pada Minggu (1/11). Strategi ini dirancang agar kepemilikan properti tidak menjadi beban, melainkan aset produktif yang menopang kemandirian finansial warga.

Kronologi Penetapan Target dan Peta Sasaran

Komitmen ini telah digariskan sejak Juli, ketika Maruarar dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyepakati program sertifikasi gratis sektor perumahan. Penetapan sasaran penerima dilakukan secara presisi melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, masyarakat dengan slip gaji dikategorikan MBR jika sesuai ambang batas. Sementara itu, pekerja sektor informal diverifikasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya mereka yang berada di desil delapan atau di bawahnya.

Nusron Wahid merinci tiga kelompok utama yang menjadi penerima manfaat program sertifikasi ini:

• Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah.
• Penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di mana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
• Masyarakat mandiri yang membangun rumah sendiri namun terverifikasi masuk dalam kategori MBR.

Klasifikasi ini memastikan distribusi manfaat tepat sasaran tanpa tumpang tindih data sosial-ekonomi.

Integrasi Program Bedah Rumah dan Dampak Berkelanjutan

Di samping legalitas sertifikat, Kementerian PKP juga mengakselerasi Program Bedah Rumah untuk meningkatkan kualitas hunian. Pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah secara nasional. Maruarar menegaskan harapannya agar pengerjaan program di berbagai daerah dapat segera diselesaikan agar target 400 ribu unit tersebut tercapai secara efisien. Integrasi antara legalisasi aset dan perbaikan fisik hunian ini menciptakan efek ganda bagi stabilitas sosial-ekonomi.

Pendekatan holistik ini diharapkan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan melalui akses perumahan layak, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyat melalui akses modal yang lebih murah dan transparan. Dengan transformasi HGB menjadi SHM, keamanan hukum properti MBR menjadi lebih kokoh, membuka peluang pendanaan lanjutan. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga negara ini menandai era baru dalam ketahanan perumahan nasional, di mana aspek legalitas, kualitas bangunan, dan kemandirian ekonomi warga terintegrasi dalam satu ekosistem kebijakan.