Mulai 2027, BisKita Trans Depok Rute LRT Harjamukti Resmi Dikenakan Tarif

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengumumkan bahwa layanan transportasi publik BisKita Trans Depok di rute Terminal Depok-Stasiun LRT Harjamukti tidak lagi gratis mulai tahun 2027. Kebijakan ini diambil karena alokasi anggaran subsidi yang sebelumnya dialirkan untuk rute tersebut akan dialihkan guna mendukung operasional koridor baru, yaitu jalur Bojong Sari-Terminal Depok. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan keberlanjutan sistem transportasi massal di Kota Depok di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Supian Suri menjelaskan bahwa biaya operasional BisKita Trans Depok untuk tahun 2026 yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Depok mencapai Rp19 miliar. Menurutnya, membebaskan tarif untuk dua rute secara bersamaan akan memberikan beban finansial yang sangat berat bagi kota. Oleh karena itu, penataan ulang subsidi menjadi prioritas agar layanan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas operasional.

Alokasi Anggaran dan Strategi Koridor 2

Wali Kota menegaskan bahwa jika koridor 1 (rute LRT) dan koridor 2 (Bojong Sari) sama-sama berjalan dengan skema gratis, Pemkot Depok akan kesulitan menutupi seluruh alokasi biaya operasional. "Kalau dua-duanya berjalan, dua-duanya gratis, berat buat kita mengcover ini. Makanya kita sudah harus mempersiapkan yang koridor 2, koridor 1 sudah harus berbayar," ujar Supian Suri. Penekanan ini menunjukkan pergeseran fokus subsidi ke arah pengembangan jaringan yang lebih luas melalui koridor 2, yang dianggap perlu dibiayai penuh agar dapat melayani masyarakat di wilayah Bojong Sari.

Struktur Tarif Baru dan Implikasi bagi Penumpang

Mulai tahun depan, penumpang akan dikenakan tarif berdasarkan kategori. Berikut rincian besaran tarif yang ditetapkan:

• Masyarakat umum dan mahasiswa: Rp6.000 per perjalanan.
• Lansia (usia 60 tahun ke atas) dan pelajar: Rp4.000 per perjalanan.

Supian Suri menjelaskan bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp2.000 antara kelompok subsidi dan tarif reguler, dengan catatan bahwa mahasiswa diklasifikasikan sebagai bagian dari masyarakat umum. "Jadi ada beda Rp2.000 dibanding dengan masyarakat umum, mahasiswa termasuk masyarakat umum bayar Rp6.000," tutupnya. Kebijakan ini menandai transisi dari subsidi penuh ke tarif progresif yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara aksesibilitas warga dan kesehatan finansial kota.